Jakarta. ItWorks- Masyarakat diajak untuk menggunakan hak suara atau tidak goput pada saat Pemilu 14 Februari mendatang karena suara mereka amat penting untuk menentukan masa depan bangsa.
Dalam kaitan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara berkolaborasi untuk menyebarkan narasi kampanye. Terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.
“Kita bisa orkestrasi (menyampaikan narasi kampanye) terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya saat memimpin Rapat Redaksi Nasional di Kantor LPP RRI, Jakarta Pusat, (29/01/2024), sebagaimana dilansir dalam rilis pers oleh Biro Humas Kementerian Kominfo.
Menkominfo meminta kolaborasi pemberitaan memuat narasi ajakan untuk berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024 dengan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Februari 2024. “Sebelum pencoblosan, kita berfokus pada ajakan pemilih untuk mencoblos. Hari sebelum pencoblosan ini pakai aja semua ajakan untuk memilih,” ungkapnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Angka itu terdiri dari pemilih di dalam dan luar negeri, yang tersebar di 514 kabupaten dan kota, 38 provinsi, dan 128 negara perwakilan.
Guna memastikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu tetap tinggi, Menteri Budi Arie juga meminta untuk menyebarkan narasi agar bisa meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024. “Bagian dari concern kita juga soal partisipasi memilih,” tandasnya.
Menurut Menkominfo, Pemerintah juga berupaya menangani penyebaran hoaks yang bertujuan untuk mendeligitimasi penyelenggara Pemilu 2024 dan pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie akan mengundang perwakilan penyelenggara platform media sosial untuk menangani penyebaran isu hoaks yang diperkirakan marak jelang hari pencoblosan.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan isu di media untuk ditindaklanjuti dengan langkah komunikasi publik, baik amplifikasi informasi atau kontranarasi.
“Kami merumuskan mana yang diamplifikasi kalau positif, mana yang di-kontranarasi-kan,” jelasnya.
Dirjen Usman menambahkan hasil amplifikasi atau kontra narasi tersebut akan disebarkan ke seluruh satuan kerja hubungan masyarakat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar bisa disebarluaskan melalui berbagai saluran yang dimiliki masing-masing. Rapat itu dihadiri Direktur Utama LPP-RRI I. Hendrasmo, Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno, Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Joanes Joko. (AC)
