Internet Governance Forum (IGF) 2013 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), dari 22 sampai 25 Oktober 2013. Resmi dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, di Bali, Selasa (22/10/2013).
Even ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Mereka akan melontarkan wacana dan berdiskusi tentang tata kelola internet dunia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, menggarisbawahi pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap internet. Internet, menurut Tifatul, telah mendorong perekonomian Indonesia, namun dampak negatifnya tetap harus diperhatikan.
Menurutnya, pemerintah di berbagai negara juga perlu mengedepankan etika dalam ruang siber. “Tantangan etika dalam internet harus kita hadapi. Jangan sampai berujung pada konflik, atau kejahatan siber dan kerentanan lainnya,” ujar Tifatul saat membuka IGF 2013.
Untuk mewujudkan etika tersebut, perlu kolaborasi dari pemerintah, penyelenggara telekomunikasi, perusahaan swasta, hingga masyarakat.
Asisten Wakil Sekretaris Jenderal Perseringkatan Bangsa-Bangsa Urusan Ekonomi dan Sosial, Thomas Gass, sepakat bahwa perlu ada pengawasan global untuk menjamin keamanan dan kenyaman di internet. Isu terkait internet saat ini yang sedang mengemuka adalah kekerasan siber, peretasan, mata-mata, dan tindakan kriminal lain.
Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Pasal 19, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Namun, Gass berpendapat, kebebasan berpendapat di internet harus diseimbangkan dengan kenyamanan dan keamanan penguna internet lain.
IGF 2013 dihadiri oleh 2.000 peserta dari berbagai negara, dan menawarkan 130 lokakarya terkait internet. Selain etika dalam ruang siber, IGF juga akan membicarakan kerjasama pertukaran internet, hak cipta, kejahatan siber, isu penyadapan, hingga internet protocol versi 6 (IPv6). (marcapada@yahoo.com)
