Itworks- Dengan infrastruktur digital yang makin baik, integrasi sistem dan tata kelola pusat data nasional sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerintah dan negara dalam pengambilan kebijakan yang akurat. Dibutuhkan satu super aplikasi agar terdapat atau terjadinya efisiensi dalam pola dan cara berkomunikasi di antara pemerintah untuk Pusat Data Nasional.
“Perlu perbaikan yang menyeluruh atas tata kelola data nasional pemerintah dalam rangka menghasilkan Satu Data Nasional. Kita semuanya tahu pusat-pusat data tersebar di seluruh level atau tingkatan pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan standar yang berbeda-beda. Untuk menjembatani hal tersebut, diperlukan super aplikasi untuk integrasi menuju pusat data nasional,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G. Plate saat memberikan sambutan pada pembukaan Kick-off Meeting “Langkah-Langkah Implementasi Program Infrastruktur BTS dan Pola Bisnis BTS, di Denpasar Bali, (25/03), sebagaimana dilansir dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Kominfo, baru-baru ini.
Menteri Johnny menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur digital, hingga tahun 2020 telah dibangun 1.209 BTS atau total sebanyak 9.113 BTS yang menjadi tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo. “Sisanya 3.435 desa dan kelurahan menjadi tugas bersama operator seluler yang kita harapkan dengan spirit and semangat yang sama, kita selesaikan secara simultan sampai tahun 2022,” ujarnya.
Terkait aspek tata kelola data, ditandaskan mengenai pentingnya tata kelola data untuk menghasilkan Satu Data Nasional. Pengelolaan data yang memadai juga menandakan sebagai bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu, lanjunya, untuk menuju ke sana sangat dibutuhkan tata kelola yang baik sebagai upaya untuk mendukung dalam pengambilan kebijakan pemerintah agar tepat dan akurat.
Ditambahkan, saat ini Indonesia memiliki 2.700 pusat data dan server. Dari jumlah tersebut hanya 3% yang memenuhi standar global. Menurut Menkominfo hal tersebut memberikan implikasi yang luas dalam rangka interoparabilitas cleansing dan cleaning data untuk menghasilkan satu data yang digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan negara.
“Termasuk pada saat Covid-19 ini seperti misalnya perlindungan sosial, bantuan-bantuan atau kebijakan-kebijakan lain, di mana dibutuhkan sekali akurasi data dan level atau tingkat kualitas data itu sendiri,” jelasnya.
Ditambahkan, Kementerian Kominfo mendapat tugas memastikan tersedianya Satu Pusat Data Nasional Pemerintah yang harus melayani keseluruhan data dari berbagai sector, baik di tingkat pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Menurut Menteri Johnny apabila tata kelola data berhasil dilakukan dengan baik, tentu efisiensi pemanfaatan fiskal juga akan menjadi lebih baik dan bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. “Saat ini kita juga tahu aplikasi di Indonesia ini yang hanya untuk pemerintah saja lebih dari 24 ribu, kita butuhkan satu super aplikasi agar terdapat atau terjadinya efisiensi dalam pola dan cara berkomunikasi di antara pemerintah, kita harus selesaikan Pusat Data Nasional,” tandasnya.
Digitalisasi Penyiaran
Menteri Kominfo menyatakan aspek lain yang menjadi fokus Kementerian Kominfo di tahun 2021-2022 adalah digitalisasi penyiaran yang merupakan mandat Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.
“Kita harus memastikan lembaga penyiaran publik nanti berhasil sebagai tulang punggung untuk melakukan Analog Switch Off pada 2 November 2022. Karenanya, kita membutuhkan untuk membangun infrastruktur fisik untuk mendukung dan menunjang Analog Switch Off di seluruh wilayah nasional kita,” ujarnya.
Dalam Kick-off Meeting itu hadir Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli, Inspektur Jenderal Dody Setiadi, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi, dan Dewan Pengawas serta Direksi BAKTI Kominfo.
Selain itu, juga hadir mitra BAKTI Kementerian Kominfo yakni PT. Telkom Infra, PT. MTD, PT. Aplikanusa Lintasarta, PT. Huawei, PT. SEI, PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT. ZTE. Para kemitraan tersebut merupakan pemenang pembangunan BTS Paket 1,2,3,4 dan 5. (AC)
