ItWorks-Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, akhir pekan lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung implementasi sistem Coretax yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2025.
Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Dalam kunjungannya, Komisi XI DPR RI didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyampaikan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Komisi XI DPR RI juga ingin meninjau kondisi aktual kinerja perpajakan pasca implementasi Coretax. “Komisi XI DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke KPP Madya Tangerang untuk meninjau implementasi Coretax. Dalam kegiatan ini kami juga ingin melihat lebih dalam bagaimana kondisi aktual dari kinerja perpajakan di Provinsi Banten khususnya KPP Madya Tangerang pasca implementasi Coretax,” ungkapnya dilanir portal web resmi Kemenkeu, baru-baru ini.
Wamenkeu Anggito Abimanyu menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan Komisi XI DPR RI. Dalam kesempatan tersebut Wamenkeu Anggito juga melaporkan informasi terkini terkait perkembangan Coretax kepada Komisi XI DPR RI.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan spesifik dari Komisi XI DPR RI. Kami akan sampaikan dan sekaligus memberikan informasi yang mutakhir mengenai perkembangan Coretax,” ujar Wamenkeu Anggito.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi kunjungan ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Madya Tangerang untuk mendengarkan langsung aspirasi dari Wajib Pajak atas implementasi Coretax. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem Coretax sehingga dapat berkontribusi positif dalam optimalisasi penerimaan negara. (AC)
