ItWorks-Penetapan status Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis yang diresmikan Prabowo Subianto, akan menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik besar bagi para investor. Apalagi dengan atatus KEK memungkinkan kawasan ini mendapatkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan investasi, seperti keringanan pajak dan fasilitas moneter.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan KEK Industropolis Batang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada (20 Maret 2025). Status KEK ini diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia, sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis hilirisasi dan industrialisasi.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh kementerian, lembaga, serta pihak terkait yang telah mengawal pembangunan KEK Industropolis Batang hingga tahap peresmian. “Hari ini Indonesia memiliki kawasan yang kita harapkan bisa jadi Shenzhen-nya Indonesia, insyaallah,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana dirlis BPMI Setpres.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan KEK Batang sejalan dengan visi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan kawasan industri modern yang mampu menarik investasi besar dan membuka lapangan kerja. “Kita harus berani untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari contoh yang berhasil karena tujuan kita adalah membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta mitra internasional untuk mendukung pertumbuhan kawasan ini. Menurutnya, Indonesia sangat terbuka terhadap investasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.“Indonesia butuh partisipasi, butuh investasi, butuh kerja sama yang baik yang saling menguntungkan,” tegasnya.
Optimistis Rp75 Triliun
Sementara itu, Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Ngurah Wirawan, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa penetapan status KEK, menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat bagi para investor. Status KEK juga memungkinkan kawasan ini mendapatkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan investasi, seperti keringanan pajak dan fasilitas moneter.
“Kami sangat bersyukur dengan penetapan kami sebagai Kawasan Ekonomi Khusus akan membantu percepatan pembangunan Kawasan Industri Batang ini menjadi lebih cepat, menjadi lebih menarik bagi para investor dalam rangka peningkatan investasi asing dan investasi dalam negeri di Batang dan tentunya menambah jumlah pabrik dan aktivitas ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh pemerintah,” ucap Ngurah.
Melalui status KEK, Ngurah optimistis dalam lima tahun ke depan kawasan ini akan menarik komitmen investasi baru hingga mencapai Rp75 triliun. “Kami punya hitungan dan proyeksi kita bisa memperoleh komitmen investasi dalam 5 tahun ke depan sebesar 75 triliun dan kita bisa menciptakan sekitar 50 ribu kesempatan kerja,” jelasnya.
Ngurah juga menambahkan bahwa KEK Industropolis Batang memiliki keunikan karena mencakup tiga klaster utama, yakni kawasan industri dan pengolahan, kawasan logistik dan transportasi, serta kawasan pariwisata dan properti. Hal ini menjadikan Batang sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus paling lengkap di Indonesia.
Selain itu, kawasan ini turut didukung infrastruktur strategis seperti akses jalan tol, jalur kereta api super dry port yang mampu mengangkut 30 rangkaian kereta kontainer, serta pelabuhan yang tengah dibangun untuk mempermudah arus barang dan logistik.“Kami bersyukur dapat kesempatan dari pemerintah membangun sebuah kawasan yang betul-betul lengkap. Dan kita harapkan dengan hari ini diresmikan oleh Bapak Presiden kawasan ekonomi khusus kami, kami bisa betul-betul mendorong ke akselerasi investasi di Indonesia,” pungkas Ngurah.
Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Ngurah Wirawan.
