Keberhasilan implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia dinilai bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan sebagai fondasi utama penyusunan data nasional.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong penguatan tata kelola data desa melalui sistem digital yang terintegrasi, aman, dan mudah digunakan, tanpa menambah beban administratif maupun teknis bagi perangkat desa.
“Penguatan data desa harus dilakukan melalui sistem digital yang sederhana, aman, dan tidak menambah beban perangkat desa,” ujar Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, seperti dikutip dari laman Komdigi.go.id.
“Terkait kebutuhan sinergi pengaturan, Komdigi melihat bahwa RUU Satu Data Indonesia perlu memastikan sistem digital pemerintah siap terhubung, aman, terstandar, dan mudah digunakan,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI mengenai pembahasan RUU Satu Data Indonesia di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (09/07/2026)
Wamen Nezar menegaskan bahwa integrasi teknis antara platform digital desa dengan wali data daerah, kementerian, lembaga, serta ekosistem Satu Data Indonesia tidak dibebankan kepada pemerintah desa.
“Seluruh proses pertukaran data difasilitasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan standar interoperabilitas nasional sehingga berlangsung secara aman, terstandar, tercatat, dan dapat diaudit,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, perangkat desa cukup menggunakan satu platform yang mudah dioperasikan, sementara proses integrasi lintas instansi berlangsung di belakang layar.
“Arah penataan ulang yang didorong Komdigi adalah mengubah pendekatan dari aplikasi sektoral yang terpisah-pisah menuju aplikasi pemerintah digital yang lebih terstandar, interoperable, aman, berbagi pakai, dan berorientasi pada pengguna. Artinya, aplikasi tidak hanya dibangun agar berfungsi di satu instansi, tapi juga siap terhubung dengan sistem lain dalam ekosistem pemerintah digital,” ungkapnya.
Dalam Raker, Wamen Nezar Patria mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (SIDEKA-NG) sebagai kanal digital desa untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia.
Melalui platform tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan tata kelola data yang lebih terpadu, akurat, dan terhubung dengan ekosistem digital pemerintah tanpa menambah beban teknis bagi perangkat desa.
“SIDEKA-NG dapat mendukung informasi publik, layanan desa, dan transparansi data agregat. Dengan pendekatan ini, desa dapat memiliki kanal digital yang lebih tertib tanpa harus dibebani banyak aplikasi sektoral,” jelas Wamen Nezar Patria.
Wamen Nezar berharap RUU Satu Data Indonesia mampu menjadi landasan penguatan tata kelola data nasional melalui pembagian peran yang jelas antarkementerian dan lembaga, sehingga seluruh sistem digital pemerintah dapat bekerja secara terpadu, akuntabel, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
