Jakarta, Itech- Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Infomasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z. Abidin, berharap Kebijakan Satu Peta (KSP) bisa diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2018 ini, seiring dengan rampungnya proses integrasi dan sinkronisasi yang akan selesai hingga tahun depan.
Menurut Darmin, sebayak 85 Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dikerjakan selama 20 bulan, sudah diintegrasikan. “Keppres-nya sudah hampir selesai, Permenko pun juga sudah siap. Jadi begitu diluncurkan, rencananya peserta KSP, yaitu 19 Kementerian/Lembaga dan 34 provinsi, akan diberikan username dan password, sehingga bisa langsung digunakan, namun untuk publik belum saatnya,” ungkapnya dalam Rakornas Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) di Jakarta, Senin (13/8).
Rakornas tersebut digelar BIG bersama Kemenko Perekonomian untuk Kementerian dan lembaga, juga Pemda, bertema Indonesia Connected: Satu Peta Prestasi Bangsa. Kegiatan tesebut merupakan persiapan untuk berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk mengakomodir informasi geospasial yang dihasilkan sesuai target pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).
Lebih lanjut Hasanuddin menekankan pentingnya pengelolaan data dan informasi geospasial, sehingga perlu dibentuk atau ditunjuk unit kerja yang menjadi simpul jaringan dalam pengelolaan data dan IG. “Diharapkan IG yang sudah diunggah dapat dimanfaatkan untuk peninjauan kembali peta tata ruang,” katanya.
Disebutkan, sejak digagas di 1990, keberadaan simpul JIGN baik di tingkat pusat maupun daerah terus meningkat. Selanjutnya menurut amanat Perpres No. 27/2014 tentang JIGN, maka Kementerian/Lembaga dan Pemda diwajibkan untuk membuat unit kerja yang menjadi simpul jaringan dalam melaksanakan tugas sebagai unit produksi, pengelolaan dan penyebarluasan IG.
Bahkan, kata Hasanuddin, pentingnya penunjukkan kelembagaan simpul jaringan ini diperkuat kembali dengan berlakunya SE Mendagri tentang penyiapan infrastruktur dan jaringan untuk KSP bagi Pemda serta penunjukkan unit kerjanya. Transformasi penguatan simpul jaringan (SJ) di tingkat provinsi sudah terlaksana di lima region, yaitu Sumatera, Papua dan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Nusa Tenggara.
Disamping itu, BIG juga telah melaksanakan Rakor tingkat Kementerian dan Lembaga yang diidentifikasikan memiliki IG termasuk 19 Kementerian/Lembaga yang ikut di dalam KSP pada Juli 2018. Dari jumah itu, sebanyak 8 Kementerian/Lembaga yang sudah operasional, 10 belum optimal, dan 1 belum terkoneksi.
Menurut Kepala BIG, terjadinya hambatan di tingkat pusat dan daerah diakibatkan kurang optimalnya IG pada simpul jaringan dalam ketersediaan IG yang menggunakan metodologi, format dan standar berbeda. Jika tidak diatasi, pembangunan Indonesia akan terus berjalan tanpa berbasis data. “Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur data spasial yang mencakup pilar kelembagaan dan hukum, teknologi, SDM, standar dan data,” ujarnya.
Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan IG ini terletak pada metodologi, format dan standar yang berbeda-beda. Nah, agar aktif dan operasional, kelima pilar ini mempunyai budget consequences, sehingga Kementerian PPN/Bappenas diharapkan bisa memberikan dukungan kebijakan penuh untuk alokasi anggaran. “Saat ini, protokol akses berbagi-pakai data tengah disusun oleh Kemenko Perekonomian untuk mengatur tata kelola dan klasifikasi akses, baik yang sifatnya dapat diunduh, dilihat, atau tertutup bagi seluruh pengguna di lingkup pemerintahan atau publik,” tutup Hasanuddin. (red/Ju)
