Pemerintah akan menerbitkan meterai digital. Hal ini dilakukan demi terciptanya keadilan karena banyaknya dokumen digital yang digunakan oleh masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini objek bea meterai hanya dokumen kertas. Padahal dengan kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan meningkatnya kebiasaan masyarakat untuk bertransaksi melalui jaringan internet.
“Banyak dokumen yang diproduksi adalah dalam bentuk digital yang tidak ada bentuk kertas, yang belum dapat saat ini dikenakan bea meterai berdasarkan undang-undang bea meterai yang saat ini berlaku,” kata dia dalam rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (3/7).
Menurut Sri Mulyani, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai diusulkan perluasan definisi dokumen menjadi termasuk dokumen digital selain kertas. Perubahan ini juga mengakomodir undang-undang lainnya.
“Pengaturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang mengatur transaksi yang bersifat elektronik termasuk pengaturan tentang dokumen dan tanda tangan elektronik,” jelas dia.
Dalam RUU ini pemerintah juga berencana mengubah tarif bea meterai dari Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi Rp10 ribu. Sesuai UU Bea Meterai, kenaikan hanya diperbolehkan enam kali dari tarif awal Rp1.000 dan Rp500.
Selain soal tarif, pemerintah juga mengusulkan perubahan batasan penggunaan dokumen yang wajib dibubuhi meterai, perluasan definisi dokumen obyek bea meterai, pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk menjadi pemungut bea meterai, penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai, dan pemberian fasilitas bea meterai.
