Rudiantara resmi melepas jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Posisi Menkominfo kini resmi dijabat oleh Johnny G. Plate, menyusul acara serah terima jabatan (Sertijab).
Di acara yang dilaksanakan di Ruangan Anantakupa, Gedung B Kementerian Kominfo itu, Rudiantara mengatakan bahwa Kementerian Kominfo memiliki banyak pekerjaan rumah (PR).
Rudiantara mengatakan PR yang paling penting saat ini adaah soal Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
“Sektor kita punya tantangan. Perlindungan data pribadi. Kominfo sufah siapkan rancangan dan sudah tanda tangan, tapi harus harmonisasi dengan undang undang lain,” kata Rudiantara.
“Revisinya sudah saya tanda tangan lagi, dan dibawa di setneg. Mudah mudahan beliau, yang biasa di Senayan (DPR/MPR). Bisa memuluskan penyelesaian UU PDP,” lanjutnya.
Rudiantara juga menekankan bahwa Kementerian Kominfo bisa menjadi fasilitator, bukan hanya sebagai regulator. Latar belakang politisi dan pengusaha Johnny Gerard Plate sendiri adalah seorang politisi dan pengusaha.
Usaha yang pernah ia tukangi sangat jauh dari bidang industri telko atau yang berkaitan dengan ranah Kominfo. Usaha Johnny banyak bergerak di bidang alat-alat perkebunan. Beberapa perusahaan yang pernah dipimpin di antaranya PT Bima Palma Nugraha dan PT. Mandosawo Putratama Sakti.
Tidak hanya itu, lulusan Universitas Atma Jaya ini juga sempat berkecimpung di dunia penerbangan. Ia pernah menjadi bagian dari bisnis Air Asia pada tahun 2007-2015. Johnny G Plate memulai karir politiknya dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) hingga tahun 2013.
Setahun berikutnya, ia bergabung dengan Partai Nasdem, besutan pengusaha dan mantan politisi Golkar, Surya Paloh. Berikutnya Karir Johnny bersama Nasdem terbilang moncer. Tahun 2017, Johnny ditunjuk sebagai Sekjen Nasdem hingga tahun 2019. Kini, Johnny mengemban amanah baru sebagai Menkominfo.
Rudiantara, juga telah menitipkan sejumlah program yang belum bisa ia realisasikan selama periode ia menjabat. Seperti di antaranya peningkatan infrastruktur, konsolidasi operator, hingga undang-undang perlindungan data pribadi.
