Kementerian ATR/BPN melakukan transformasi digital dengan mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web untuk mengawasi kinerja penyelenggaraan tata ruang kota se-Indonesia.
Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penataan ruang secara elektronik agar lebih efisien dan transparan. Layanan ini dapat diakses masyarakat dengan mudah.
Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang (Siwastek) ini dapat diakses melalui laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
“Hanya ada empat fitur sederhana karena kami mencoba agar aplikasi ini user friendly,” kata Yunianto Rahadi Utomo, Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian ATR/BPN, Kamis (7/11/2019).
Dia menerangkan bahwa data-data yang dimasukkan ke Siwastek diisi oleh pejabat atau personel yang ditunjuk dari daerah, sebagai penanggung jawab isi data. Penanggung jawab secara substantif adalah Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan operator. Mereka berasal dari 34 provinsi dan sudah mendapat pelatihan.
Kemudian, disediakan juga berkas kuesioner manual, sebagai senarai cek atau aspek-aspek, data apa saja yang perlu dipersiapkan untuk diunggah di aplikasi ini. Hasil dari seluruh data yang dimasukkan dapat dicetak dan diserahkan kepada pimpinan untuk mendapat arahan.
Responden yang mengisi kuesioner ini dapat memutakhirkan pada tiap-tiap aspek, berapa persen data yang sudah terisi. Menurut Yunianto, apabila data yang dimasukkan belum mencapai 100 persen, responden bisa mengecek ulang di bagian mana data tersebut tidak lengkap. “Akan ada indikator berupa tanda silang merah pada data yang belum diisikan pada aplikasi.”
Siwastek diharapkan menjadi gudang data hasil tata ruang kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
“Dengan Siwastek ini, pemerintah kabupaten/kota dapat meng-input hasil dari penyelenggaraan tata ruang secara online, di mana pun, kapan pun, dan tidak harus menggunakan laptop. Bisa diakses melalui gadget,” kata Yunianto.
Siwastek, katanya, juga dapat menjadi alat untuk memantau dan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang daerah maupun nasional.
Pemerintah kabupaten/kota bisa melihat berbagai aspek seperti efektivitas pemanfaatan tanah berdasarkan hak tanah yang diperoleh dan mengendalikan pelanggatan pemanfaatan ruang dan tanah yang terlantar.
