Pemerintah tengah mengembangkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk pelayanan publik dan mendorong perekonomian. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menargetkan, peta jalan (roadmap) terkait teknologi itu rampung pada Juli. Strategi nasional AI (National AI Strategic) itu sudah dibahas empat kali.
“Kami usahakan selesai Juli,” kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Michael Andreas Purwoadi di Jakarta, Kamis (20/2).
Dari empat kali pembahasan itu, kementerian sudah menyusun tim dan membuat kerangka kerja. Kementerian juga melibatkan para unicorn dan startup seperti Tokopedia, Bukalapak dan Kata.ai untuk mengkaji strategi tersebut. Strategi itu bertujuan menjadi penduan bagi pemerintah dalam menerapkan AI di Tanah Air.
“Strategi ini bisa membantu penerapan AI di Indonesia dalam pelayanan publik dan peningkatan ekonomi,” kata Purwoadi.
Namun, ia khawatir strategi yang tengah dikaji itu tidak maksimal untuk menjadi panduan penerapan AI. Sebab, teknologi terus berkembang. Sejauh ini, pemerintah memang sudah menerapkan teknologi AI secara terbatas.
Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak misalnya, memakai AI untuk mengatasi potensi penyalahgunaan (fraud). Lalu, BPPT mengembangkan teknologi itu untuk menangani kebakaran hutan. Dari sisi swasta, sektor keuangan lumayan masif mengadopsi AI, terutama teknologi finansial (fintech).
“AI digunakan untuk profiling kredit,” katanya.
Penerapan AI oleh pemerintah dan swasta itu akan dikaji. Selain itu, BPPT memperhatikan beberapa kendala seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan risetnya.
“SDM belum banyak pengalaman. Sekarang ini rata-rata AI masih gunakan modifikasi algoritma yang sudah ada. Sedikit yang bangun dasar algoritma dari nol,” ujar dia.
Di satu sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengganti jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV dengan teknologi AI mulai tahun ini. Tugas administratif yang diemban oleh pejabat-pejabat tersebut akan dilakukan oleh AI. Hal itu bertujuan supaya proses birokrasi di Indonesia semakin cepat.
Sebab, Jokowi mengeluhkan lambatnya proses birokrasi di Tanah Air selama ini. Hal itu terjadi karena birokrasi berbelit-belit.
“Kami putuskan (ASN eselon III dan IV) diganti dengan AI,” kata dia, pada akhir tahun lalu.
Meski demikian, Jokowi menyampaikan bahwa penggantian ASN eselon III dan IV dengan AI bergantung pada pembentukan omnibus law. Aturan tersebut rencananya bakal memangkas 70 hingga 74 Undang-undang (UU) yang ada saat ini.
