Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ritel mengalami dampak negatif yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut menurun, seiring dengan lesunya perekonomian.
Guna mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, di antaranya: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bansos, Stimulus UMKM Mikro dan Ultra Mikro, serta penurunan tarif listrik.
Hasil studi yang dilakukan selama ini menunjukkan implementasi dari program bantuan sosial pemerintah, terutama aspek penyalurannya, menghadapi beberapa tantangan seperti: (a) pencairan dana kepada penerima manfaat yang tepat; (b) penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tepat; dan (c) durasi program.
Guna memperbaiki proses penyaluran bantuan sosial pemerintah, BAPPENAS menyusun konsep arsitektur G2P (Government-to-Person) 4.0 berdasarkan 2 (dua) dokumen utama: (i) Peraturan Presiden No.63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-24, melalui koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama (termasuk KemenkoPMK, Kemensos dan TNP2K).
Selanjutnya sejak 2014, TNP2K telah melakukan berbagai penelitian dan beberapa proyek percontohan yang menunjukkan kontribusi positif fintech terhadap pembayaran G2P di Indonesia, seperti program bantuan sosial Elpiji 3 kg untuk 14 ribu rumah tangga di 6 provinsi menggunakan teknologi berbasis blockchain biometrik (2018-19); perluasan program sembako non tunai dengan 4 opsi pembayaran yang berbeda: kartu sim, NFC, kartu, dan kode QR (2016); serta adopsi rekening ponsel dalam program Simpanan Keluarga Sejahtera (2014).
Guna mendukung efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah (PEMDA) terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan. Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini tepat sasaran.
Menyadari pentingnya untuk memodernisasi pembayaran G2P, khususnya selama pandemi COVID-19, AFTECH telah secara aktif melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan utama pemerintah Kemenko PMK, BAPPENAS, TNP2K, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset & Teknologi/BRIN, Bank Indonesia dan OJK; serta Pemerintah Provinsi. “Tujuan advokasi AFTECH terkait G2P payment adalah untuk mendukung partisipasi fintech dalam optimalisasi penyaluran program bantuan sosial”, ujar Ketua Harian AFTECH Mercy Simorangkir.
AFTECH menyelenggarakan Webinar dengan tema “G2P Payment 4.0: Fintech & Optimalisasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemerintah” sebagai bentuk partisipasi aktif industri untuk mendorong optimalisasi penyaluran dana bantuan pemerintah melalui adopsi teknologi keuangan (fintech).
Acara ini dihadiri oleh figur penting seperti Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI), Andi ZA Dulung (Staff Ahli Menteri bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI), Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI), Elan Satriawan (Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Haryati Lawidjaja (Direktur Utama PT Fintek Karya Nusantara/LinkAja).
Acara juga dihadiri oleh Vincent Iswara (CEO Dana) selaku moderator diskusi yang menutup acara dengan komitmen tinggi dari fintech untuk mendukung optimalisasi penyaluran program bantuan sosial Pemerintah.
