Jakarta, ItWorks- Sosialisasi penataan alur pipa dan kabel bawah laut dilaksanakan sebagai upaya untuk menata ruang wilayah laut Indonesia agar lebih tertata dan bisa dimanfaatkan secara optimal.
Dalam upaya penataan alur pipa dan kabel bawah laut, dibentuklah Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut yang dalam kurang dari setahun mampu menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut, yang terdiri dari 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut, dan 209 BMH (beach main hole). Termasuk 4 lokasi landing stations sebagai tempat masuk dan keluarnya kabel atau pipa yang menggunakan perairan Indonesia.
Penataan alur pipa dan kabel bawah laut ini sudah hampir 2 (dua) tahun kita kerjakan dan mulai hari ini dilakukan sosialisasi. Perlahan kita mampu memetakan alur pipa dan kabel bawah laut yang selama ini mungkin belum tertata rapi dan bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini menjadi prestasi bangsa yang menunjukkan kehadiran dan kedaulatan negara kita di laut yang kita miliki,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitandi lansir dalam siaran pers Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (22/03), di Jakarta.
Dalam kaitan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono juga mengeluarkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 untuk mendukung penyelenggaraan penataan alur pipa dan kabel bawah laut di perairan Indonesia. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi 5 (lima) tahun sekali. “Bulan Februari 2021 kemarin, sudah menjadi langkah awal kita bersama untuk menata pipa dan kabel bawah laut di Indonesia. Kebijakan ini akan terus kita evaluasi dengan durasi lima tahun sekali,” ujarnya.
Mendukung adanya kebijakan penataan alur pipa dan kabel bawah laut ini, Menko Luhut secara daring dan MenKP Trenggono secara luring turut meresmikan peluncuran dari pelayanan data pemanfaatan ruang laut yang dapat diakses secara daring dan real time yang bernama Sistem Informasi Penataan Ruang Laut. “Dengan sistem ini, saya harap kita bisa memantau ruang laut kita secara lebih baik dan kita bisa menjadi bangsa yang disiplin untuk menjaga ruang laut kita,” tegas Menko Luhut.
Selain melakukan penataan, selanjutnya perlu dilakukan penertiban dan juga adanya perizinan proses bisnis yang terjadi dari hulu sampai hilir. Perizinan ini berkaitan dengan kesesuaian ruang dan lingkungan, maupun perizinan berusaha penggelaran kabel bawah laut atau pemasangan pipa bawah laut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah turunan yang terkait.
Pada akhir paparannya Menko Luhut juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dengan sangat baik dalam proses penataan alur pipa dan kabel bawah laut Indonesia, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal TNI AL), dan kementerian atau lembaga terkait lainnya. (AC)
