Jakarta, Itech – Kementerian Dalam Negeri menawarkan kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat sistem lebih canggih dan akurat terkait pemilu berbasis pemilihan elekronik (e-Voting). “ Pada 2019 ada keinginan pemerintah menggelar pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada langsung sudah menggunakan e-Voting,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo dalam Dialog Nasional Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Auditorium BPPT, Jakarta, Selasa (8/9).
Untuk itu, setelah pilkada serentak 2015 akan ada evaluasi. Pada 2017 ada sampel e-Voting di beberapa wilayah terkait pilkada serentak. Harapan kami jika berhasil, DPR mendukung dan KPU siap, di tahun 2019 mudah-mudahan sudah bisa e-Voting. Yang penting data kependudukan siap. Saya minta teknologinya bisa ditingkatkan BPPT. Daripada ambil model India. Kalau bisa dibuat BPPT dengan sistem lebih efektif, akurat akan lebih baik,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPPT Unggul Priyanto menyampaikan saalah satu capaian BPPT adalah bahwa sampai akhir tahun 2015 ini dihasilkan lebih dari 250 kepala desa hasil dari Pilkades elektronik di 7 kabupaten. Oleh karenanya melalui peluncuran Buku Pedman Implementasi e-Pilkades Serentak di Indonesia diharapkan dapat menjadi acuan bagi kabupaten lain yang akan mengimplementasikan e-Voting dalam Pilkades serentak.
Unggul, mengungkapkan secara nasional e-Voting sudah menjadi alternatif dalam pemilihan kepala daerah secara serentak sesuai UU No. 8 tahun 2015, karena memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan dan efektif dalam penyelenggara. “Selain hal tersebut diatas dalam hal membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, BPPT turut mewujudkan melalui sistem pelayanan publik yang akurat dengan berbasis NIK dari layanan kepundudukan Kementerian Dalam Negeri sesuai amanat hukum dan KTP elektronik Nasional,” ungkap Unggul.
BPPT juga mengapreasiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang mendorong setiap badan publik untuk memberikan layanan publik yang baru dan bermanfaat (inovatif), sekaligus mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang telah dan diharapkan dapat terus memberikan layanan data kependudukan, sehingga seluruh layanan publik berbasis dari satu data penduduk.
Sebagai salah satu contoh pelayanan public adalah layanan kesehatan berbasis NIK dan KTP elektronik sebagai otentikasi diri, agar pelayanan publik tidak disalahgunakan oleh yang tidak berhak, sebagaimana telah diterapkan di Kota Pekalongan. “Manfaat dari NIK tunggal dan biometrik sidik jari yang tersimpan di dalam chip KTP Elektronik secara nyata diimplementasikan dalam proses pelayanan publik secara elektronik,” tutup Unggul. (ju/red)
