Diperlukan keberadaan payung hukum terkait media sustainability untuk mendorong level of playing field yang lebih fair dan menghasilkan konvergensi usaha industri media. Untuk itu, Dewan Pers didorong untuk menyiapkan peta jalan agar penerapan payung hukum itu dapat merespon perkembangan jurnalisme digital dengan lebih baik.
“Setelah proses panjang sudah beberapa kali HPN kita berdiskusi tentang aspek bisnis dari pers jurnalisme dan media yang sampai pada satu titik dibutuhkan adanya payung hukum yang dikenal dengan publisher rights untuk menjaga konvergensi dan membangun playing field yang lebih berimbang,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Konvensi Nasional Media Massa sebagai rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan, Sumatera Utara, Rabu (08/02/2023).
Menurut Menkominfo, dalam menghadapi konvergensi dan menerapkan media sustainability, pers dan jurnalisme perlu mengadopsi teknologi digital. Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong Dewan Pers untuk menyiapkan peta jalan.
“Jangan hanya telepon seluler saja yang 5G, tetapi media khususnya media penyiaran juga perlu mengadopsi integrated broadcast broadband.
Sejalan dengan adaptasi terhadap teknologi, Menkominfo juga mengingatkan agar penerapan jurnalisme perlu memperhatikan perspektif digital.
“Untuk menjaga lingkungan sekitar yang berimbang, perlu juga menempatkan jurnalisme dan media dalam perspektif baru perspektif digital,” tandasnya.
Menteri Johnny pun mengapresiasi peran akademisi dan mitra ekosistem pers dalam merumuskan regulasi berkaitan dengan publisher rights.
Baca: Pers Didorong Manfaatkan AI untuk Jalankan Fungsi Fact Checking
