ItWorks- Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap ± 8.618 rekening (sebelumnya: ± 8.500 rekening) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dalam kaitan ini, OJK juga melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD). Upaya ini juga untuk melondungio masyarkat, mengingat maraknya judi online di Indonesia juga menjadi ancaman serius bagi, terutama dengan semakin luasnya akses terhadap platform digital.
Hal ini terungkap dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum lama ini terkait “Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK)”, yang dilansir dalam rilis pers, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi; (04/03/2025), di Jakarta.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tak main-main dalam memberantas judi online yang kian meresahkan. Dalam Rapat Terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar regulasi tegas segera disiapkan.
“Presiden menegaskan bahwa penanganan judi online harus lebih keras. Salah satu langkah strategis yang akan segera diambil adalah penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih tegas dan menyeluruh,” ungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Konferensi Pers usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, beluml lama ini.
Disebutkan, Kemkomdigi telah memblokir hampir 1 juta situs judi online, tetapi itu belum cukup. Meutya Hafid menegaskan bahwa perang melawan judi online tak bisa hanya mengandalkan pemblokiran. Diperlukan strategi lebih agresif, termasuk pemenuhan kepatuhan platform digital.
“Kami sudah menerapkan sistem SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten), yang mewajibkan platform digital untuk bergerak cepat. Jika ditemukan konten terkait judi online atau pornografi anak, mereka harus segera melakukan takedown tanpa kompromi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online bukan hanya tugas Kemkomdigi, tetapi memerlukan sinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya. Presiden Prabowo, kata Meutya, menginginkan penanganan yang berkelanjutan dan tak hanya sekadar pemblokiran semata.“Ini bukan hanya tugas Kemkomdigi. Presiden menekankan bahwa Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan seluruh elemen harus terlibat aktif. Ini perintah langsung, bukan sekadar wacana,” imbuhnya.
Tak hanya soal judi online, Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah kini tengah mematangkan aturan pembatasan usia anak dalam penggunaan media sosial, yang akan segera diumumkan secara resmi.(AC)
