ItWorks.id- Pemerintah meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 sebagai langkah strategis mempercepat transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data.
Pemerintah kini tengah mengarahkan transformasi menuju pemerintahan yang terintegrasi, kebijakan yang berbasis data, serta layanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Target tersebut dapat diakselerasi melalui Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 dan Penyiapan Kebijakan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital.
Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Pemerintah Digital berbasis Akal Imitasi (AI) menjadi kunci dalam mengeksekusi perencanaan yang dibuat.
“Dengan semua data terintegrasi, akan membuat perencanaan lebih tajam, membuat eksekusi lebih bagus, yang pada akhirnya meemberikan efisiensi kepada negara kita,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025-2045, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, (26/2/2026), dilansir dalam rilis pers, baru-baru ini.
Selain itu pengembangan Pemerintah Digital berbasis AI juga dapat menjadi pengungkit utama agar Indonesia tidak mengalami jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Jebakan pendapatan menengah adalah situasi ketika suatu negara berhasil keluar dari status berpendapatan rendah ke menengah, namun stagnan dan gagal naik kelas menjadi negara maju.”Digitalisasi berbasis AI sangat eksponensial, kalau dilakukan dengan benar maka pertumbuhan (ekonomi) 8-9 persen tercapai pada 2029,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025-2045 merupakan tonggak strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak.”Melalui Pemerintah Digital, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya. Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik,” jelasnya.
