ItWorks.id-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan sejauh mana layanan publik menjadi lebih mudah diakses, terintegrasi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, dalam kegiatan Pembinaan Pemerintah Digital Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra, (29/6/2026). “Transformasi digital perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kinerja pemerintah yang bermuara pada manfaat optimal yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Averrouce dirilis Humas MenPANRB 910/07/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi kinerja pemerintah digital ke depan akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Evaluasi tidak hanya menilai tata kelola internal pemerintah, tetapi juga kualitas layanan, dampak yang dihasilkan, serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Kementerian PANRB mendorong penguatan sejumlah aspek penting penyelenggaraan pemerintah digital, meliputi:
- Penguatan arah kebijakan dan tata kelola pemerintah digital.
- Penyusunan dan implementasi arsitektur pemerintah digital.
- Peningkatan kapasitas serta kompetensi SDM digital dan budaya digital.
- Pengembangan layanan digital yang berpusat pada kebutuhan pengguna (user-centric).
- Pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital secara berkelanjutan.
Averrouce menekankan bahwa transformasi digital tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, kolaboratif, dan terpercaya. Kegiatan pembinaan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sumatra ini diharapkan dapat menyelaraskan implementasi pemerintah digital daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat penerapan arsitektur pemerintah digital.
Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk: meningkatkan kualitas layanan publik digital, mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta memperkuat keamanan informasi pemerintah.
Dukungan Pemprov Sumut
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatra Utara melalui sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Suib, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.“Transformasi digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Menurut Suib, pendampingan ini menjadi bagian penting dalam persiapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026.Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan pemerintah digital, arsitektur pemerintah digital, hingga evaluasi kepuasan pengguna layanan digital.
Fokus Utama
Keberhasilan transformasi digital diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat diharapkan memperoleh layanan publik yang lebih cepat, sederhana, berkualitas, dan terpercaya, bukan sekadar melihat banyaknya aplikasi yang tersedia. Kementerian PANRB juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas komitmennya dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital pemerintahan di Indonesia.
