Jakarta, Itech – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupaya mendukung pengembangan kebijakan penyiaran di Indonesia agar industri penyiaran lebih sehat dan berkualitas. Hal itu kembali ditegaskan Menteri Kominfo Rudiantara, dalam Seminar Utama dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2018 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan itu, Menkominfo Rudiantara menekankan agar pemerintah dan KPI kembali ke khitahnya, termasuk soal perizinan penyiaran yang saat ini jauh lebih berkembang sebagai industri konten. Sebagaimana dilansir dalam situs kominfo.www.kominfo.go.id/ (2/4) lalu, Menteri Rudiantara menyebutkan, saat ini lembaga yang dipimpinnya tengah melakukan kajian soal mempermudah perizinan penyiaran.
“Kembali ke khittah, pemerintah apa? Dan KPI apa? Catatan kami saat ini sudah ada 2.637 izin lembaga penyiaran yang beroperasi. Televisi sekitar 1.100 dan radio sekitar 1.600. Itu semua termasuk LPS, TVRI, RRI dan LPK. Kalau KPI fokusnya di pengawasan konten, karena penyiaran itu industri konten,” katanya saat menyampaikan pengantar dalam diskusi seminar yang digelar oleh KPI Pusat itu (2/4), di Palu itu.
Mengutip arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menyatakan agar pemerintah mempermudah izin, Menteri Kominfo menegaskan alternatif perizinan di lembaga penyiaran sebagai industri konten. “Presiden selalu ungkapkan Permudah izin, Kenapa dipersulit? Ini yang saya sedang saya pertimbangkan untuk berikan. Kalau PP (Peraturan Pemerintah berkaitan dengan penyiaran, red.) dilihat dulu nanti apa bisa? Kalau cukup Permen ya saya yang buat. Kalau bisa (lembaga) yang memberikan izin bertanggung jawab pula atas pengawasan konten,” jelasnya.
Menteri Rudiantara mengungkap adanya desakan Komisi I DPR RI agar Kementerian Kominfo meningkatkan kontribusi dari sektor penyiaran. Dikatakan, dari soal frekuensi, Tahun 2017 ada PNBP lebih dari Rp20 Triliun dari Sektor Kominfo. Untuk penyiaran memberikan kontribusi sekitar Rp102 Miliar, itu sekitar 0,5%. Dengan rincian Rp92 Miliar dari TV dan Rp10 Miliar dari radio.
Revisi UU Penyiaran
Dalam kesempatan itu juga disinggung soal revisi UU penyiaran. Disebutkan mengenai revisi atas Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran, pemerintah bukan semata pada aspek teknis multipleksing saja. Tapi concern pemerintah adalah dampak lanjutan dari penataan penyiaran di Indonesia. Mengutip hasil kajian, ada peluang 100 ribu aktivitas bisnis, ada potensi penambahan 230 ribu lapangan pekerjaan jika kebijakan Analog Switch Off (ASO) dalam dunia penyiaran dilakukan pada tahun 2020.
“Ini present value yang bisa didapat Indonesia sekira Rp 5,5 T bahkan ada Rp 70 Triliun PNPB ke pemerintah. Belum lagi future value dalam 7 tahun ke depan bisa mencapai USD 39,9 M kontribusi ke GDP Indonesia,” jelasnya.
Bahkan Menteri Rudiantara mengakui didesak negara tetangga untuk segera menyelesaikan ASO. Malaysia dan Filipina katanya, meminta segera Indonesia bergerak, karena mereka tidak bisa melakukan ASO kalau Indonesia belum. Menteri Kominfo menegaskan saat ini pemerintah selalu berupaya mengedepankan kebijakan afirmatif. “Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden saat ini kita membangun dari pinggiran. Kominfo itu punya affirmative policy, bagaimana membangun lembaga penyiaran yang ada di kawasan perbatasan,” ungkapnya.
Keberpihakan itu, dalam pandangan Menteri Rudiantara layak dipertimbangkan sebagai isu yang diangkat dalam Revisi UU Penyiaran. Dia mengusulkan agar ada model USO (Universal Service Obligation). Kalau penyiaran yang konsep dibicarakan, adanya USO juga diharapkan bisa mendukung daerah pinggiran. “Kalau tidak siapa yang mau bangun? Nanti itu kita masukkan dalam revisi UU Penyiaran termasuk status KPI dan KPID,” ujarnya.
Seminar Nasional bertema “Menjaga Keutuhan NKRI Melalui Dunia Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas” itu di antaranya menghadirkan narasumber Menteri Kominfo Rudiantara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung, dan Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie.
Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai revisi atas UU 32/2002 tentang Penyiaran sudah layak untuk dilakukan. Apalagi sudah enam belas tahun, UU 32/2002 lahirnya penuh dengan kontroversi. “Ini merupakan salah satu UU yang tidak diteken oleh Presiden waktu itu. Salah satu kelemahan UU itu adalah penyebutan aturan soal Peraturan Pemerintah yang menyertakan KPI sebagai lembaga independen,” katanya.
Prof. Jimly menilai ada tiga hal yang perlu dikendalikan negara yaitu pasar, politik dan media. Ketiga hal itu dinilai sudah bergerak ke arah pasar bebas, sehingga perlu dikendalikan. Dalam kaitan ini, adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di sektor bisnis, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu di politik, dan KPI di media penyiaran juga harus diperkuat. “Jika melihat kepentingan jangka panjang, keberadaannya harus diperkuat,” tandasnya. (Red-AC)
