Dewan Pers mengharapkan penyusunan regulasi primer dapat berlangsung dengan proses yang transparan dan adil, terutama berkaitan dengan pengaturan mengenai content sharing. Regulasinya harus bisa menghasilkan revenue sharing dan data sharing yang meaningfull untuk kedua belah pihak.
“Alhamdulillah hari ini, Bapak Menkominfo menerima kami dan kami menyerahkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi ini regulasi yang mengatur hubungan antara media massa, publisher dan platform digital,” jelas Ketua Hubungan antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo usai menyerahkan draft usulan regulasi Publisher Rights dari Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability berjudul “Usulan Jurnalisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Platform Digital”di Rumah Dinas Menkominfo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).
Ia menegaskan semangat dari rancangan (draft) UU ini bukan antiplatform, bukan anti-transformasi digital. “Tetapi untuk menciptakan hubungan yang tepat antara ekosistem ataupun iklim persaingan usaha yang sehat di bidang media.”
Oleh karena itu, Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability mengharapkan kalangan penerbit di Indonesia nantinya memiliki posisi yang lebih baik dalam satuan dengan platform digital.
“Kemudian berkorelasi dengan upaya untuk terus menegakkan jurnalisme yang beradab (good public journalist) melalui cara menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat antara platform-platform digital dengan perusahaan-perusahaan media di Indonesia,” ungkapnya.
Agus Sudibyo menjelaskan penyusunan “Usulan Jurnalisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Platform Digital” telah melalui studi banding dan riset. “Jadi, kami sudah berproses setahun melakukan studi banding dan riset. Juga, kami mengadakan studi news media gaming code di Australia, publisher rights di Eropa, kemudian the journalism and competition apps.”
Selain itu, Dewan Pers juga telah mempelajari Draft Undang-Undang di Amerika Serikat serta mengadaptasi secara hati-hati dan proporsional dalam konteks Indonesia.
“Untuk selanjutnya, tentu kita menyerahkan proses berikutnya kepada Menkominfo untuk dibahas kembali untuk diformulasikan secara lebih baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada,” tuturnya.
Baca: Terima Draft Usulan Regulasi Publisher Rights, Menkominfo Ingatkan Jaga Koeksistensi Media
