Digitalisasi berbagai sektor akibat pandemi telah memicu peningkatan penggunaan internet dan aliran data yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba menyatakan Pemerintah Indonesia berupaya menerapkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
“Meskipun digitalisasi mampu memberdayakan masyarakat miskin dan membangun ketahanan, pandemi juga mengingatkan semua orang akan arti penting transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” tandasnya saat memimpin Delegasi Indonesia dalam 8th Information and Communications Joint Committee (ICJC) yang berlangsung hibrida dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (07/04/2022).
Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Pemerintah Indonesia berupaya memelihara masa depan digital dengan empat pendekatan yang meliputi konektivitas, pelindungan data, literasi digital dan fair level of playing field.
Mengutip laporan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) tahun 2021, Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan lalu lintas data global diperkirakan akan melonjak dari 230 Exabyte pada tahun 2020 menjadi 780 Exabyte pada tahun 2026.
“Meningkatnya arus trafik internet juga mencerminkan melonjaknya tingkat penetrasi internet yang menghubungkan 4,66 miliar orang di seluruh dunia. Masyarakat berbasis data telah mendorong inovasi digital dan mendorong ekonomi digital, dan nilai pemanfaatan data diproyeksikan mencapai USD13 Triliun pada tahun 2030,” tuturnya.
Peningkatan penggunaan internet dan aliran data akan meningkatkan kerentanan dan ancaman di ranah digital. Sekjen Mira Tayyiba menjelaskan, pada tahun 2020, tercatat 37 Miliar pelanggaran data dan diperkirakan biaya kejahatan dunia maya global dapat mencapai USD10,5 Triliun per tahun pada tahun 2025.
“Situasi ini menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat keamanan siber dan pelindungan data,” tegasnya.
Baca: Kominfo: “Semua Pihak Harus Ikut Menjaga Keamanan Data Pribadi”
