Jakarta, Itech- Microsoft telah meluncurkan Cloud Computing (Komputasi Awan) untuk menyimpan dan menganalisis data yang dapat membantu terlaksananya e-government di Indonesia. Cloud memiliki 4 karakteristik, diantaranya adalah dapat diakses menggunakan internet, fleksibel, measurable (dapat diukur), serta dapat dimaintance oleh orang lain.
Melalui cloud, pemerintah dapat membangun pusat data yang terkonsolidasi antar instansi terkait. Hal ini dapat terjadi karena cloud memiliki kemampuan untuk menyimpan data yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.Pengguna juga dapat mengubah konten data yang tersimpan di dalam cloud secara langsung.
“Dalam penyusunan Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, pemerintah membuat perencanaan program unggulan melalui consolidated data center, dimana seluruh sektor pemerintah dapat berbagi data dalam satu tempat. Sayangnya, hal ini belum terlaksan sepenuhnya, sehingga pengimplementasian e-government di Indonesia bisa dikatakan jalan di tempat”, ujar Michael Sunggiardi, Praktisi Teknologi Informasi di Jakarta, kemarin.
Berdasarkan survey yang dilakukan PBB berjudul ‘E-Government Survey’ 2014, Indonesia berada di peringkat 106 dari 193 negara di dunia dalam hal pengimplementasian e-government.
Data yang disimpan ke dalam cloud terjamin keamanannya karena dilandasi oleh berbagai peraturan serta standar praktek keamanan informasi seperti ISO 27001. Microsoft Azure merupakan salah satu hasil penyedia layanan cloud pertama yang diakui oleh otoritas perlindungan data Uni Eropa.
Tony Seno Hartono, National Technology Officer Microsoft Indonesia mengatakan, “Data-data yang tersimpan dalam clouddapat selalu diperbarui, sehingga membantu pemerintah untuk memiliki data yang up-to-date sesuai dengan perkembangan yang ada”. Cloud computing juga mampu memanfaatkan berbagai infrastruktur content delivery untuk mempercepat akses layanannya, sehingga layanan cloud sama cepatnya dengan layanan non-cloud.
Salah satu program e-government yang dapat terbantu oleh cloud adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Melalui bantuan teknologi cloud, data kependudukan dalam E-KTP dapat disimpan dengan akurat, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah. Cloud memiliki sifat yang elastis dan dapat menyesuaikan beban pekerjaan yang ada sehingga cloud dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang diakses oleh jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Contohnya ialah aplikasi pilkada, pemilu, ujian nasional, dan pelaporan pajak.“Cloud dapat memmudahkan pemerintah untuk melakukan proses analisis, sepertu pemetaan demografis masyarakat, ekonomi dan sosial, dsb”, ujar Tony.
Terkait dengan keberadaan data, teknologi komputasi awan hibrid (hybrid cloud) memungkinkan penggunanya untuk memisahkan data yang perlu ada di data center milik sendiri dengan data center milik penyedia jasa cloud. “Pada akhirnya, data yang terkonsolidasi menggunakan teknologi cloud memungkinkan Indonesia memiliki pemerintahan berbasis digital. Beragam kebijakan serta bantuan pemerintah pun dapat ditujukan ke sasaran yang tepat”, tutup Tony. (wit)
