PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (PT INTI) siap menggarap proyek layanan infrastruktur identitas digital terdesentralisasi untuk entitas publik, perusahaan, dan warganegara di Indonesia dengan menggandeng perusahaan asal Norwegia.
Rencana tersebut diinisiasi melalui kerja sama strategis dengan Protectoria Venture AS dan PT Gimle Investment Group, yang telah diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MOU) tentang Horizontal Decentralized Digital Identity Services (IDAAS) antara Direktur Operasi PT INTI (Persero) Ahmad Taufik, Chief Executive Officer Protectoria Venture AS Trond Lemberg, dan Chief Executive Officer PT Gimle Investment Group Mangatur Nainggolan, pada 3 Mei 2023, di Jakarta.
“Kolaborasi ini merupakan jalan bagi PT INTI (Persero) untuk mendukung penyediaan infrastruktur digital bagi negara yang dapat secara efektif mengamankan transaksi, melindungi privasi, dan memfasilitasi transformasi digital masyarakat Indonesia,” ungkap Direktur Utama PT INTI (Persero) Edi Witjara, Jumat (09/06).
Sinergi ketiga perusahaan ini akan menyediakan layanan identitas digital terdesentralisasi berdasarkan platform teknologi perusahaan dengan arsitektur menggunakan Self Sovereign Identity (SSI) dan teknologi blockchain, serta disediakan sebagai layanan berbasis cloud (Identity as a Service atau IDaaS).
“PT INTI (Persero) akan terlibat dengan entitas pemerintah sebagai penyedia layanan terhadap provider layanan aplikasi baik swasta maupun pemerintah, serta end user, dengan tetap mengacu pada implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi,” lanjut Edi Witjara.
Ketiga belah pihak, tambah Edi Witjara, berkomitmen untuk bekerja sama secara eksklusif untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan infrastruktur identitas terdesentralisasi digital yang dapat diimplementasikan oleh penyedia layanan dari berbagai sektor industri berskala nasional. Nantinya, melalui layanan identitas terdesentralisasi ini, warganegara akan dapat mengontrol data mereka sendiri serta memiliki akses yang mudah dan aman ke semua jenis layanan digital di masyarakat.
“Kami percaya bahwa infrastruktur identitas digital terdesentralisasi berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi digital yang memungkinkan untuk mempercepat inovasi, memperkuat persaingan, dan meningkatkan perlindungan konsumen,” tutur Edi Witjara.
Ekonomi digital Indonesia tercatat menduduki cakupan terbesar di antara negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yang mewakili 36% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan serta pertumbuhan yang positif. Kekuatan ekonomi digital tersebut berasal dari penetrasi internet yang tinggi dan populasi muda yang besar. Menurut International Monetary Fund (IMF), ekonomi digital Indonesia akan tumbuh delapan kali lipat dari 2017 hingga 2025.
Transformasi digital tersebut terjadi dengan disertai sejumlah tantangan dan risiko seperti kejahatan dunia maya hingga penipuan keuangan. Hal inilah yang melahirkan sebuah inovasi pengoperasian infrastruktur identitas digital nasional dengan arsitektur terdesentralisasi.
Chief Executive Officer Protectoria Venture AS Trond Lemberg ikut memaparkan bahwa teknologi berbasis SSI ini telah terbukti membentuk layanan identitas digital yang mapan di sejumlah negara. “Kami melihat layanan identitas digital ini nantinya dapat dioperasikan di seluruh kawasan ASEAN sesuai dengan ASEAN Digital Masterplan 2025,” ucapnya.
Sementara itu, Chief Executive Officer Gimle Investment Group Per Fredrik Ecker ikut menambahkan, aliansi lintas negara ini harapannya dapat membantu terbentuknya kerangka teknologi Indonesia yang modern, sembari tetap menjamin perlindungan data pribadi. “Hal ini memiliki kemungkinan untuk membawa Indonesia menjadi yang terdepan, dengan memanfaatkan perkembangan kerangka teknologi terkini. Selain itu, kolaborasi dengan trusted partner lokal akan sangat menguntungkan dan mengamankan semua pemangku kepentingan dalam masyarakat digital yang berkembang pesat ini,” tandasnya.
