Ina Digital menjadi nama platform terintegrasi dalam program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan pemerintah. Platform Ina Digital sendiri telah ditentukan oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan platform itu menjadi upaya Pemerintah melakukan transformasi pelayanan publik kepada masyarakat.
“Presiden sudah menentukan bahwa nanti platform SPBE kita namanya Ina Digital. Jadi semuanya serba digital, pelayanan publik juga harus lebih terus bertransformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas, segala hal bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,” jelasnya usai menghadiri Peringatan HUT ke-30 Masyarakat Telekomunikasi di Jakarta Selatan, Kamis (11/01/2024).
Melalui platform Ina Digital, Pemerintah akan terus mengembangkan integrasi antarkementerian dan lembaga untuk mewujudkan satu portal layanan nasional. “Jadi ketika (masyarakat) mau cari layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial semuanya bisa lebih mudah,” tandas Menkominfo.
Sesuai target Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pengembangan dan penerapan layanan pemerintahan berbasis digital, Menteri Budi Arie menegaskan kementerian dan lembaga akan terus bekerja cepat.
“Semua ekosistemnya lagi disiapkan, yang pasti tahun ini. Pak Presiden minta supaya bulan 6 sudah mulai bisa beroperasi terutama identitas kependudukan digital dulu. Menurut laporan Menteri Dalam Negeri baru 10 juta data kependudukan yang sudah migrasi ke digital, kita mengharapkan seluruh data kependudukan ini nanti bisa segera selesai,” jelasnya.
Menkominfo menegaskan percepatan transformasi layanan pemerintahan berbasis digital merupakan bagian dari upaya mengakselerasi transformasi digital nasional.
“Transformasi digital ini kan keniscayaan, kalau nggak kita ditinggal, maka pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik. Nah pelayanan publik yang meningkat tidak ada lagi selain transformasi digital,” pungkasnya.
