Jakarta, ItWorks- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) baru saja meluncurkan launching Katalog Elektronik V6. Sebagai salah satu fokus Reformasi Birokrasi Tematik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi, dimana belanja produk dalam negeri melalui e-katalog menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.
“Terkait dengan belanja produk dalam negeri sekarang kita jadikan item penilaian reformasi birokrasi, maka sekarang sistem yang ada di LKPP langsung in line dengan sistem di Kementerian PANRB, jadi kita bisa lihat belanjanya. Begitu juga produk katalog lokal dan seterusnya, sehingga kalau mau nilai RBnya naik harus tunjukkan transaksinya,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Launching Katalog Elektronik V6, di Jakarta, belum lama ini.
Dalam kesempatan itu, Menteri Anas bersama Kepala LKPP Hendrar Prihadi melakukan peluncuran e-Katalog V6 didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M Manuhutu, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Venusiana, serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
LKPP sebagai agent of change memiliki peran dalam mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Apresiasi juga disampaikan kepada LKPP dan jajaran atas di lakukannnya peluncuran Katalog Elektronik V6.
Menurutnya, government procurement mendorong pelayanan pemerintah semakin cepat dan berdampak kepada masyarakat. “Government procurement versi 6 ini sebetulnya adalah bagian dari contoh bagaimana kita mendorong pelayanan lebih berkualitas karena lebih transparan, lebih cepat, dan tentu lebih profesional,” ungkap mantan Kepala LKPP, dilansir dalam rilis pers Humas KemenPANRB.
Lebih lanjut disampaikan, LKPP juga telah mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan terutama terkait pengadaan dan jasa. LKPP juga mengajarkan terkait perubahan paradigma orientasi input ke orientasi outcome. “LKPP juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita dari input oriented kepada outcome oriented, kita tidak lagi bagaimana proses yang panjang tapi bagaimana dampaknya,” imbuhnya.
Berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik, LKPP berperan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta bertanggung jawab untuk memperkuat platform pengadaan. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB tematik yaitu percepatan prioritas aktual presiden.“Apa yang dikerjakan dengan LKPP ini in line dengan target Bapak Presiden, ini bukan program MenPANRB, tapi ini program Bapak Presiden, yang kami simplifikasi supaya lebih berwujud dan terukur di lapangan,” ujarnya.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan kesuksesan transformasi digital menjadi tolok ukur kesuksesan LKPP, karena digitalisasi telah menjadi salah satu instrumen utama LKPP.
Menurutnya, LKPP fokus mengedepankan platform e-katalog dalam metode pengadaan e-purchasing. Hal tersebut relevan dalam pencapaian arahan Presiden terkait pengadaan yaitu pro produk dalam negeri, pro UMKK, cepat efisien dan bebas daripada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Lebih jauh disampaikan dengan dilakukannya pembaharuan katalog elektronik tersebut diharapkan dapat terjadi lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi kedepannya. “Besar harapan kami semuanya dengan diluncurkan e-katalog versi 6.0 ini akan terjadi lompatan kinerja pengadaan indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi kedepannya, baik dari sisi jumlah tayang produk, karna sistemnya lebih responsif tidak membingungkan simpel dan mudah diakses dari berbagai jenis perangkat,” ungkapnya.
Ia juga berharap dari sisi nilai transaksi juga dapat meningkat karena sistem e-katalog versi 6.0 sudah dirancang end to end, serta memperluas penggunaan e-katalog dengan ketahanan sistem yang lebih tangguh. (AC)
