ItWorks.id- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Asistensi Penerapan Kendali Keamanan Siber -Perlindungan IIV Sektor Administrasi Pemerintahan. Kegiatan ini juga bertujuan mengukur tingkat kematangan keamanan siber sejalan dengan penerapan Indeks SPBE yang segera beralih menjadi indeks Pemerintah Digital (Pemdi).
Kian masifnya penggunaan sistem aplikasi digital oleh masyarakat luas, termasuk instansi pemerintah untuk berbagai layanan pubbil kemasyarakatan, di sisi juga dibayangi dengan makin tinggi ancaman keamanan dan juga kejahatan siber. “Ke depan akan ada banyak kendali keamanan yang harus diterapkan oleh setiap Instansi, mulai dari kebijakan, pengelolaan aset, hingga layanan keamanan informasi. Namun penting untuk kita sadari bersama bahwa penerapan kendali tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, namun membutuhkan komitmen, sumber daya, dan mekanisme kerja yang memadai,” ungkap Sandiman Utama BSSN, Maria Widyaningsih saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan “Asistensi Penerapan Kendali Keamanan Perlindungan IIV Sektor Administrasi Pemerintahan” di Jakarta (26/8/2025) sebagaimana dilansir melalui portal web BSSN, baru-baru ini.
Ditambahkan bahwa penerapan kendali pelindungan IIV harus dilakukan Penyelenggara IIV Sektor Administrasi Pemerintahan dalam mengelola risiko keamanan siber. Bentuknya dapat bersifat administratif, teknis, kebijakan menejemen atau peraturan, dengan mengacu pada peta jalan pelindungan IIV sektor administrasi tahun 2025-2029 sesuai Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2025.
Kegiatan “asistensi” ini juga bertujuan mengukur tingkat kematangan keamanan siber sejalan dengan penerapan Indeks SPBE yang segera beralih menjadi indeks Pemerintah Digital (Pemdi). Pada indeks Pemdi, terdapat komponen penilaian keamanan siber sebesar 11% yang terdiri dari tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital bobot 4%, tingkat kematangan penerapan kriptografi nasional untuk keamanan data bobot 2%.
Kemudian tingkat kematangan kapabilitas penanganan insiden siber bobot 3%, dan tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan aplikasi & infrastruktur digital bobot 2%. Empat indikator tersebut menjadi sebuah penguatan peran keamanan siber sebagai syarat layanan digital yang andal dan aman.
Dalam kegiatan ini disampaikan materi mengenai Peta Jalan Perlindungan IIV, Optimalisasi Domain Proteksi dan Domain Penanggulangan dan Pemulihan dalam Mendukung Perlindungan IIV Sektor Administrasi Pemerintahan,. Selain Itu pemaparan dan diskusi tentang Pengenalan IKAS dan juga Penerapan Kriptografi.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional BSSN serta 27 (dua puluh tujuh) perwakilan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif serta mampu mengimplementasikan kendali keamanan IIV serta mengevaluasi efektivitasnya di lingkungan masing-masing secara mandiri.
