ItWorks.id– Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pelindungan konsumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan ekonomi dan keuangan digital. Langkah ini dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan perilaku penyelenggara, serta kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pelindungan konsumen bukan sekadar pelengkap inovasi digital, melainkan prasyarat untuk membangun sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Filianingsih saat peluncuran Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 pada (16/11/2026), di Jakarta. ”Penguatan pelindungan konsumen perlu berjalan seiring dengan semakin masifnya pemanfaatan sistem pembayaran digital. Terlebih, konsumen harus memiliki kemampuan mengenali risiko, bertransaksi secara aman, serta memahami hak dan mekanisme pengaduan,” ujarnya dilansir dalam siaran pers, baru-baru ini.
Disebutkan, Survei Nasional Pelindungan Konsumen BI 2026 mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) mencapai 77,03, meningkat dibandingkan 64,67 pada 2023. Meski demikian, indeks tersebut masih belum masuk kategori konsumen berdaya.
Untuk itu, BI mendorong tiga fokus penguatan, yakni pemberdayaan konsumen melalui edukasi, peningkatan tanggung jawab penyelenggara, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa.
Dari sisi regulasi, BI memperkuat penerapan PBI Nomor 6 Tahun 2026 dan PADG Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Ketentuan tersebut mewajibkan penyelenggara menyediakan informasi produk secara transparan, memperlakukan konsumen secara adil, menjaga keamanan aset dan data, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
BI juga memperkuat pengawasan perilaku penyelenggara (market conduct) untuk memastikan kewajiban pelindungan konsumen dijalankan secara konsisten.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menekankan pentingnya penguatan ekosistem, pemberdayaan konsumen, dan optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Sebagai langkah konkret, BI dan OJK menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama terkait kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS.
Upaya edukasi juga terus diperluas melalui program GEBER PK yang telah diluncurkan sejak 2024. Hingga Oktober 2026, sebanyak 86 penyelenggara jasa sistem pembayaran berpartisipasi dengan menghasilkan 4.441 unggahan edukasi dan 71 video bersama.
Kampanye tersebut telah menjangkau lebih dari 151 juta penayangan daring, 36 juta pendengar radio dan iklan layanan masyarakat, serta 2,3 juta peserta edukasi tatap muka. Sepanjang 2026, BI juga telah menyelenggarakan 9.575 kegiatan edukasi di seluruh Indonesia dengan estimasi jangkauan 36,7 juta orang.
BI turut mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan digital melalui pesan “Kalau Ragu, STOP Dulu!”. Masyarakat diminta memverifikasi identitas pihak yang bertransaksi serta menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, kata sandi, dan kode OTP. Melalui penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi lintas lembaga, BI berharap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital nasional semakin kuat, sekaligus memastikan inovasi keuangan digital berjalan dengan tetap mengutamakan hak dan keamanan konsumen.














