Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola inflasi di Indonesia. “Kalau kita ingin memanfaatkan teknologi informasi untuk meng-adrress issue, katakanlah satunya logistik di bidang pertanian. Pertanian itu kan bukan hanya beras aja karena ini kan masuk sembilan bahan pokok, jadi mempengaruhi inflasi,” ungkapnya dalam Sarasehan Nasional Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Dalam sarasehan yang membahas penguatan infrastruktur TIK nasional untuk mendukung inovasi dalam peningkatan produksi pangan dan kelancaran usaha distribusi itu Menteri Kominfo mengupas bagaimana memanfaatkan peta lokasi kawasan pertanian dengan lokasi kantor BI di daerah.
“Karena bicaranya adalah inflasi, jadi saya coba super impose 1 peta menjadi 3. Ini datanya dari Bank Indonesia (BI) kantor daerah. Ini kan ada dari Aceh, Sumatera Barat, kantor-kantornya Bank Indonesia kemudian kombinasikan dengan data-data dari Kementerian Pertanian. Jadi di Bali itu ternyata ada sentra produksi bawang merah,” jelasnya.
Menurut Menteri Rudiantara, keberadaan peta itu akan memudahkan pengambilan kebijakan oleh BI dan pemerintah terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah mengantisipasi inflasi. Bahkan bisa melibatkan ekosistem untuk mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan.
Baca: Gerakan 1001 Start Up Digital, Gotong Royong Bangkitkan Ekonomi Digital
Bahkan menurut Rudiantara tidak hanya ada di sektor distribusi saja aplikasi TIK bisa dimanfaarkan.
“Kalau aplikasinya, ya kalau misalkan cukup informasinya saja bisa pakai 2G tidak ada masalah tapi kalau sudah canggih transaksinya seperti tanihub, sayurbox, dan lain-lain. Padahal kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk industri. Jadi pemanfaatan bukan hanya distribusi, tetapi juga kepada sektor produksi,’ ungkapnya.
Menteri Kominfo menyontohkan pertanian di Bali yang sudah menggunakan Internet of Things (IoT). “Yang tadinya ngukur hara nyuruh orang segala rupa, ini sudah menggunakan sensor. Kemudian, pakan ikan, di Jawa Barat, itu sudah menggunakan teknologi sensor. Jadi, ikan itu makan ada waktunya. Dan ini membuat efisiensi,” ungkapnya.
Bangun Infrastruktur Kembangkan Insentif
Meskipun saat ini di ASEAN Indonesia masih belum jadi terdepan dalam infrastruktur TIK, Menteri Kominfo memastikan Pemerintah tidak akan menyerah untuk mempersatukan Indonesia. “Kita ini negara kepulauan. Jadi narik fiber optik mudah gitu, itu satu.Kita nomor 4 tapi kita tidak menyerah, bagaimana mempersatukan Indonesia,” tuturnya.
Secara khusus, Menteri Kominfo menyatakan infrastruktur akses intenet cepat sudah bisa dibangun pemerintah. “Jadi bersama dengan teman-teman operator, Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah sudah 100% beroperasi, dan untuk Palapa Ring Timur progress-nya sudah 99,15%. Target kita sebetulnya Agustus ini,” paparnya.
Menteri Kominfo menyatakan saat ini kendala geografis jadi tantangan tersendiri untuk membangun jaringan Palapa Ring di kawasan Timur. “Kenapa belum selesai? Karena tidak bisa narik fiber optik. Di sana gunung tinggi, ada 52 lokasi yang kita harus bangun tower, 28 diantaranya tidak ada jalan setapak pun, jadi ke sana harus pakai helikopter. Itu rata-rata di ketinggian 2500 sampai 3000 meter di atas permukaan laut tapi kita akan selesaikan ini semua,” terangnya.
Menurut Menteri Rudiantara, jika Palapa Ring sudah selesai semua kabupatan dan kota akan terhubung dengan jaringan internet kecepatan tinggi. “Tidak ada lagi kota dan kabupaten yang tidak terhubung dengan jaringan tulang punggung atau backbone dari internet kecepatan tinggi,” tandasnya.
Jika jaringan internet kecepatan tinggi tuntas terbangun, Pemerintah harus memberi insentif kepada yang cara baru ini, kepada startup agar bisa mengembangkan aplikasi yang bisa mendukung ekonomi digital.
“Di ASEAN kita negara yang tidak memberikan insentif kepada startup dalam artian site capital. Brunei, Singapura, itu memberi insentif, memberikan site capital. Kalau dia startup Brunei, dia diberi berapa ribu atau berapa belas ribu dollar ringgit,” tuturnya.
Baca: 3 Tips Startup untuk Gaet Investor dari Mandiri Capital Indonesia
Kendala pelaksanaan di Indonesia, menurut Menteri Kominfo tidak bisa dilakukan karena pemerintah merupakan site capital serta successful rate startup cuma 5%. “Dari awal saya sudah minta. Tapi kalay dia (startup) nanti kalau tidak jadi, itu uang hilang siapa yang tanggung jawab? Itu kan berarti uang hilang, jangan-jangan ini merugikan negara, nanti urusannya lagi hukum, gitu loh. Nah ini yang tidak ada tapi harus kita berikan kepada mereka, insentif insentif insentif,” ungkapnya.
Menteri Rudiantara mengajak seluruh stakeholders untuk berpikir tanpa batas dan keluar dari pakem agar bisa mengoptmasikan pemanfaatan TIK. “”Yang harus kita punya pemikiran adalah no box thinking. Gojek itu no box thinking, kalau bisnis as usual diterapkan saya rasa you are finish. Kita harus ada model-model yang berani begitu dan memberi insentif dan harus ada yang menjaga (guardian). Jangan belum apa-apa diregulasi. Success rate dari startup itu cuma 5%. Dari 100 startup, 95 diantaranya mati di jalan. Nah kalau terlalu di regulasi di awal, success rate-nya bukan tambah naik tapi malah tambah turun. Tapi kita harus tetap memberikan koridor agar mereka juga tidak keluar,” ungkapnya.
Kegiatan itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution,Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
