Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Negara (BMN). Penggunaan ini terutama untuk gedung-gedung pemerintahan dan tanah yang masuk dalam BMN.
Menurutnya, saat ini perkembangan teknologi digital semakin maju sehingga banyak pekerjanya yang tidak harus bekerja dari kantor dan bisa bekerja dari mana saja. Dengan kondisi ini, muncul ide dalam benaknya agar menjadikan BMN gedung pemerintahan sebagai co-working space (ruang kerja bersama). Ide ini pun sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Andin Hadiyanto. Pemanfaatan BMN ini dinilai akan menambah penerimaan negara.
“Saya ingin BMN semakin dioptimalkan. Saya minta ke Dirjen Perbendaharaan, apalagi di tengah teknologi digital semakin banyak tempat kerja yang gunakan konsep co-sharing dan open space, sehingga kebutuhan space bekerja akan berubah. Ini menentukan bagaimana BMN-BMN kita digunakan secara baik,” ujarnya di Gedung Dhanapala, Jakarta, (12/9).
Baca: Kemenperin Fasilitasi ‘Coworking Space’ Untuk Ciptakan ‘StartUp’ dan Pacu TKDN
Lanjutnya, saat ini pemerintah telah mensertifikasi semua BMN yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga penggunaannya semakin optimal. Selain itu, nilai BMN terutama yang dikelola pemerintah pusat, nilainya semakin tinggi.
Sri Mulyani merinci, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018, nilai BMN mulai dari gedung hingga aset tetap lainnya telah mencapai Rp 4.093,7 triliun. Nilai ini jauh lebih tinggi bahkan 14 kali lipat dari pertama kali pemerintah membuat LKPP.
“Jadi waktu kita buat LKPP BMN itu Rp 298.3 triliun. Jadi kelihatan aset kita kecil pada 2004 kemudian kita perbaiki tata kelola BMN. Kementerian Keuangan berupaya menyempurnakan regulasi pengelolaan BMN dengan menerbitkan Permenkeu sebagai petunjuk pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Terutama saat ini, ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dengan demikian maka ada banyak gedung pemerintah di Jakarta yang kosong dan bisa dimanfaatkan.
“Ide pemindahan ibu kota jadi sangat relevan karena bagaimana Republik Indonesia tetap jaga barang BMN dan membuat aset baru yang semuanya tetap di tata usahakan secara akuntabel,” tegasnya.
