Tren penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat terbatas dari tahun ke tahun cenderung makin meningkat. Karena itu, forum pengambilan kebijakan yang berupa sidang kabinet paripurna maupun rapat terbatas dan rapat intern itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan dipersiapkan dengan baik.
“Dilaksanakan tentu tidak hanya oleh Sekretariat Kabinet tapi tentu mendapatkan dukungan baik itu dari lembaga kepresidenan, maupun dari rekan-rekan kementerian dan lembaga,” kata Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK), Thanon Aria Dewangga, dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Sinergitas Lembaga Kepresidenan pada Pelayanan Kabinet Indonesia Maju, di Hotel The Patra Resort & Villas, Badung, Bali, seperti dikutip dari setkab.go.id, Minggu (24/11/2019).
Mengapa rapat terbatas atau sidang kabinet itu menjadi sering dilakukan, menurut dia, karena dalam mengambil sebuah keputusan Presiden atau Kepala Pemerintahan tidak ingin kebijakan yang diambil itu hanya berdasarkan 1, 2, 3 sektor saja tapi harus melibatkan seluruh sektor. Sehingga kebijakan-kebijakan yang nanti dikeluarkan itu dapat bermanfaat lebih, baik itu kepada kementerian atau lembaga maupun kepada masyarakat.
“Untuk itulah kegiatan ini (Rakor Sinergitas Lembaga Kepresidenan pada Pelayanan Kabinet Indonesia Maju, red) kita laksanakan, dengan harapan ke depan kegiatan-kegiatan rapat terbatas maupun sidang kabinet dapat kita lakukan dengan sempurna, dengan lancar, tidak kekurangan satu apapun,” terang Thanon.
Deputi Seskab Bidang DKK Thanon Aria Dewangga juga menyinggung agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama lima tahun ke depan. Dia menyebutkan, ada lima agenda prioritas yang sangat penting, yaitu peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Lima prioritas ini yang menjadi sasaran pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin didukung dengan Kabinet Indonesia Maju. Itu merupakan tugas bersama, tugas kita semua untuk dapat menyukseskan program-program pemerintahan ke depan,” tegas Thanon.
Karena kabinet Indonesia Maju baru dibentuk, menurut Deputi Seskab Bidang DKK, ini merupakan momen yang sangat pas untuk berkumpul agar dapat memberikan masukan-masukan agar penyelenggaraan rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet ke depan dapat lebih baik lagi. “Kami juga menerima semua masukan-masukan, kritikan, dari bapak-ibu sekalian,” ujar Thanon.
Dalam kesempatan itu Deputi Seskab Bidang DKK, Thanon Aria Dewangga, juga mengingatkan arahan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, 24 Oktober 2019 lalu, bahwa tidak ada lagi visi dan misi dari menteri tapi yang ada adalah visi presiden. Dengan demikian, arah dan tujuan pembangunan itu semuanya satu, yaitu merupakan prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden.
Kabinet Indonesia Maju itu, lanjut dia, adalah sebuah tim besar, jadi tidak boleh lagi ada egosektoral. Semua bekerja untuk satu tim, satu pemerintahan dan semua dikoordinasikan oleh menteri koordinator. Goal besar dari setiap pekerjaan besar pemerintah, kata Thanon mengutip Presiden, adalah menciptakan lapangan kerja dan inilah yang sedang kita susun bersama-sama dengan kementerian/lembaga dalam bentuk Omnibus Law yang nanti pada ujungnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
“Itu dilakukan dengan penyederhanaan-penyederhanaan izin-izin dan juga debirokratisasi,” tegasnya.
Ditambahkan Deputi DKK, semua program dan kegiatan yang ada di kementerian/lembaga itu tidak boleh hanya sent tapi harus juga delivered. Artinya, tidak boleh hanya berorientasi kepada output tapi harus berorientasi pada outcome.
