BSSN Ajak Civitas Akademika Akuntansi Digitalkan Pelaporan Keuangan

Penulis Churry

Jakarta, ItWorks- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengajak akuntan pendidik untuk mendigitalkan penatausahaan dokumen keuangan, karena sistem nonkertas (paperless) sudah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan versi cetak. Penggunaan kertas dalam pelaporan rawan penggandaan, pencurian, sulit dan mahal dalam pengelolaan atau penyimpanannya.

Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Kepala BSSN, Dharma Pongrekun, saat memberikan sambutan pada kegiatan Konferensi Ilmiah Akuntan (KIA) tahun 2020 bertema “Implementasi Security Management dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan di Era Digital” yang dilaksanakan di Universitas Bhayangkara, Bekasi. Konferensi Ilmiah Akuntan (KIA) tahun 2020 merupakan konferensi yang ke-7.

“Kita selalu berpikir apa dan bagaimana cara yang paling efektif dalam pelaporan keuangan, tapi bila angka-angka yang dibuat masih berupa dokumen cetak, tentu akan sia-sia karena menjadi tidak efisien,” ujar Dharma di depan ratusan civitas akademika bidang akuntansi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut yang dipublikasikan Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Humas – BSSN, (6/2), di Jakarta.

Menjadi narasumber pada kegiatan yang sama, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Anton Setiyawan. Dalam kesempaan itu, ia mengungkapkan, penggunaan kertas dalam pelaporan rawan penggandaan dan pencurian juga sulit dan mahal dalam pengelolaan, serta kurang fleksibel dalam proses bisnis serta tidak ramah lingkungan.

“Pengarsipan secara digital mampu memberikan penatakelolaan dokumen berbagai kelebihan seperti misalnya aspek distribusi yang terkontrol, akses dokumen yang aman dan terpercaya, mudah dalam penyimpanan dan pencarian dokumen mudah dipulihkan jika terjadinya bencana,” ujarnya.

Ditambahkan, dokumen elektronik dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Perpres tentang Satu Data Indonesia. Selain memberikan kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam pelayanan, dokumen elektronik juga memberikan perlindungan data dari aspek integritas, otentikasi dan anti penyangkalan. (AC)

BACA JUGA

Leave a Comment