Kominfo Buka Konsultasi Publik RPM Pelimpahan Perizinan Usaha

Penulis Churry

Jakarta, ItWorks- Sehubungan dengan proses penyelarasan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi/proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Komunikasi dan Informatika ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo membuka konsultasi publik terkait RPM tersebut.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, termasuk bagi pelaku usaha. Salah satunya yakni pelayanan di bidang perizinan. Pemerintah di antaranya telah menerapkan Online Single Submission (OSS) sebagai upaya menjalankan reformasi bagi kemudahan perizinan yang diharapkan akan meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Penerapan OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Hal ini juga dilakukan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terutama yang terkait dengan usaha di bidang komunikasi dan informatika. Di antaranya dengan menyusun RPM terkait masalah pelimpahan perizinan ke BKPM ini.

Ferdinandus Setu Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo melalui siaran persnya pada (27/2) menyatakan, RPM ini disusun sesuai dengan Diktum Kedua angka 4 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Pengaturan terkait pelimpahan kewenangan Perizinan Berusaha bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam RPM ini mencakup:

  1. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor komunikasi dan informatika kepada BKPM.
  2. Jenis perizinan berusaha sektor komunikasi dan informatika.
  3. Mekanisme penunjukan pegawai Kementerian Kominfo yang ditempatkan sebagai Pejabat Penghubung penerbitan perizinan berusaha sektor Kominfo.
  4. Integrasi sistem perizinan berusaha bidang komunikasi dan informatika.
  5. Masa transisi perizinan berusaha sektor komunikasi dan informatika

Dalam hal ini, Kominfo membuka kesempatan publik untuk memberi masukan dan saran. Bagi yang ingin memberikan masukan dan saran-sarannya, bisa dikirimkan mulai tanggal 27 Februari 2020 s.d 5 Maret 2020, melalui email: hukumppi@mail.kominfo.go.id atau humas@kominfo.go.id. (AC)

BACA JUGA

Leave a Comment