Jakarta, ItWorks- Pemerintah tengah merencanakan tatanan normal baru atau yang disebut new normal, khususnya dalam lingkup aparatur sipil negara (ASN). Dalam kaitan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai penggerak reformasi birokrasi menyiapkan berbagai strategi untuk menyesuaikan kebijakannya agar relevan dengan kondisi ini.
“Salah satu tantangan utama dalam menghadapi tatanan normal baru ini adalah ketersediaan fasilitas dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mumpuni. Fasilitas dalam SPBE atau e-government seperti digital signature dan aplikasi e-office, akan menjadi tulang punggung dalam beradaptasi dengan situasi new normal ini. Ini juga akan sangat mempengaruhi program reformasi Birokrasi (RB) dan harus memastikan bisa tetap relevan dengan kondisi new normal,” ungkap Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat membuka Forum Reform Kita “Transformasi Kementerian PANRB” yang digelar secara virtual (28/05) sebagaimana yang dilansir Humas Kementerian PANRB, baru-baru ini.
Menurutnya, tema ini sengaja ini dipilih sebagai pesan bahwa perubahan di lingkungan Kementerian PANRB adalah tanggung jawab bersama. Disadari, pelaksanaan RB tidak bisa dilakukan oleh kementerian ini sendiri, namun perlu kolaborasi dengan instansi dan para pemangku otoritas lainnya.
Dikatakan Atmaji, selain penguatan e-government, persoalan mendasar lainnya yang juga menjadi perhatian adalah sinergitas dalam bekerja, baik di internal maupun eksternal Kementerian PANRB. Sinergitas ini dinilai perlu diwujudkan agar apa yang dilakukan Kementerian PANRB dapat menghasilkan kebijakan yang tepat, baik dalam proses maupun waktu.
Dalam kaitan ini, Kementerian PANRB tengah menyiapkan program akselerasi pelaksanaan RB yang diharapkan dapat terus mengakomodir pendapat dari para stakeholder. “Supaya kita tidak berpikir dengan pikiran dan dunia kita sendiri yang belum tentu cocok dengan harapan stakeholder. Kita ingin apa yang kita rumuskan nanti cocok dengan kondisi di lapangan,” imbuhnya.
Kegiatan “Forum Reform Kita” merupakan wadah konsolidasi antar-seluruh Tim RBI di Kementerian PANRB yang terdiri dari delapan kelompok kerja (Pokja). Pokja I membahas mengenai Manajemen Perubahan. Pokja II membahas terkait Penataan Peraturan Perundang-undangan. Pokja III fokus pada Penataan dan Penguatan Organisasi, sedangkan Pokja IV berfokus pada Penataan Tata Laksana.
Sedangkan Pokja V membahas Penataan Sistem Manajemen SDM. Pokja VI terkait Penguatan Akuntabilitas, Pokja VII membahas terkait Penguatan Pengawasan, dan Pokja VIII berfokus pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (AC)
