Jakarta, ItWorks- Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mampu melahirkan banyak inovasi baru dari berbagai lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
Sejak pertama kali diadakan, kompetisi KIPP dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan munculnya beragam inovasi baru. Di tahun ketujuh KIPP dilaksanakan, inovasi yang meraih predikat Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, juga semakin kolektif dan terintegrasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk inovasi baru untuk berbagai solusi dan layanan berbasis teknologi informasi .
“Inovasinya tetap mengagumkan. Semakin kolektif dari berbagai unsur,” ungkap Anggota Tim Panel Independen KIPP 2020, Indah Sukmaningsih, usai tahap presentasi dan wawancara KIPP, (06/07), di Kantor Kementerian PANRB), Jakarta, sebagaimana dirilis Humas KemenPANRB, baru-baru ini.
Terkait Integrasi ini, Indah memberi contoh, di mana ada Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama. Peran kedua OPD tersebut dalam menciptakan suatu inovasi ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dipadukan dengan ilmu keagamaan.
Beberapa pemerintah daerah yang sebelumnya tidak muncul dalam Top 99, tahun ini pun muncul untuk pertama kalinya. Beberapa daerah tersebut, yakni Pemprov Bangka Belitung, Kabupaten Natuna, Kabupaten Fakfak, dan Kota Gorontalo. Diluar itu, lembaga pemerintah juga ada yang baru pertama kali mendapatkan predikat Top 99, yakni Kementerian Agama, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta BPJS Ketenagakerjaan.
Pihaknya juga mengapresiasi beragamnya inovasi yang lahir pada kompetisi kali ini. Meski heterogen, inovasi tersebut umumnya tak jauh dari upaya pengentasan kemiskinan, percepatan pelayanan, layanan kesehatan, hingga perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Tak hanya itu, ada juga inovasi yang membela industri lokal dengan gerakan masyarakat membeli produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga tidak perlu impor.
“Contohnya soal kualitas garam, makanan bergizi bagi daerahnya sendiri, juga upaya mandiri agar tidak ketergantungan pihak lain,” jelas Indah, yang merupakan mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Tidak seperti tahun sebelumnya, KIPP tahun ini memilki inovasi Kelompok Khusus. Inovasi yang dilombakan dalam kelompok itu, yakni inovasi yang pernah meraih predikat Top 99 atau Top 45 dari ajang sebelumnya. Tim Panel Independen kemudian menilai keberlanjutan serta perkembangan dari inovasi kelompok khusus tersebut dan akan dipilih lima inovasi terbaik.
Sementara pada hari keenam (06/07) lalu, terdapat enam inovasi yang dipresentasikan yang didominasi dari daerah Provinsi D.I Yogyakarta. Provinsi D.I Yogyakarta menyumbangkan dua inovasi, sedangkan empat lainnya berasal dari Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, serta Kab. Sleman. Sementara, daerah lain yang melakukan yakni Kota Jambi dan Kab. Natuna. (AC)
