Jakarta, It Works- Merespon dinamika peningkatan kasus Covid-19 dan kebijakan penangananannya, Pemerintah memperkuat dukungan kepada masyarakat melalui berbagai bantuan perlindungan sosial (perlinsos), termasuk untuk dunia pendidikan melalui bantuan subsidi kuota internet bagi siswa dan tenaga pendidik.
Untuk program subsidi kuota yang sebelumnya akan selesai pada bulan Mei akan diperpanjang sampai Desember. Kuota ini ditujukan untuk 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik. Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp5,54 triliun, sehingga total anggaran subsidi kuota akan menjadi Rp8,53 triliun dari alokasi awal sebesar Rp3 triliun.
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan paparan dalam Konferensi Pers Evaluasi Pelaksaan PPKM Darurat secara daring, (17/07) dari Jakarta. Dalam kesempatan itu juga dipaparkan berbagai bantuan lain bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 ini.
“Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), saat ini angkanya Rp28,31 triliun, kita tidak mengubah dari sisi jumlah yang mereka terima, tergantung dari komposisi keluarganya. Jadi untuk 10 juta keluarga ini kalau rata-rata anggota keluarganya ada 4 orang dalam satu keluarga, jadi kira-kira mungkin penerima manfaatnya ada 40 juta orang,” jelas Menkeu dilansir dalam portal web Kemenkeu.
Komposisi keluarga yang dimaksud oleh Menkeu adalah jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil maka akan mendapat Rp 3 juta pertahun, jika memiliki balita juga akan mendapatkan Rp 3 juta pertahun. Selanjutnya, jika memiliki anak SD mendapatkan Rp 900 ribu pertahun, anak SMP Rp1,5 juta pertahun, anak SMA Rp2 juta pertahun.
Kemudian, jika ada anggota keluarga yang disabilitas akan mendapat Rp2,4 juta pertahun, dan jika terdapat anggota keluarga lansia juga mendapat Rp 2,4 juta pertahun. Penyalurannya masing-masing dilakukan secara triwulanan.
Untuk kartu sembako akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Jika rata-rata 4 orang perkeluarga akan ada 75,2 juta orang penerima manfaat yang mendapatkan alokasi anggaran Rp42,37 triliun untuk 12 bulan, dimana masing-masing Rp200 ribu perbulan.
“Nah untuk kondisi pandemi ini kita akan menambahkan 2 bulan ekstra di bulan Juli-Agustus ini, sehingga mereka akan dapat Rp 200 ribu ditambah Rp 200 ribu yaitu Rp 400 ribu bagi keluarga pemegang kartu sembako. Anggaran tambahannya disediakan Rp 7,52 triliun, jadi untuk ini 18,8 juta keluarga pemegang kartu sembako akan dialokasikan anggarannya dalam satu tahun ini menjadi Rp 49,89 triliun,” lanjut Menkeu.
Menkeu melanjutkan, Pemerintah juga memberikan bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta KPM yaitu bagi kelompok penerima kartu sembako sebanyak 18,8 juta KPM ditambah kelompok penerima Bansos tunai sebanyak 10 juta KPM yang akan mendapat 10 kg perkeluarga. Anggaran yang disediakan pada program ini sebesar Rp 3,58 triliun untuk pembelian hampir lebih dari 250 ribu ton beras dari gudang Bulog.
“Menteri Sosial juga menerima permintaan dari daerah sebesar 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapat bansos tunai dari Pemerintah. Jadi kita telah memutuskan bahwa keluarga ini akan diberikan sama seperti keluarga penerima kartu sembako. Jadi kita menambahkan 5,9 juta KPM mereka akan mendapatkan 6 bulan masing-masing Rp200 ribu perbulannya, sehingga anggarannya adalah Rp7,08 triliun,” tambah Menkeu.
Sementara itu, untuk alokasi bansos tunai bagi 10 juta KPM pada program yang telah ada sebelumnya tidak ada perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,46 triliun. Selanjutnya, Pemerintah juga akan memperpanjang diskon listrik untuk 32,6 juta pelanggan 450VA dan 900VA hingga bulan Desember.
Dengan besaran diskon 50% untuk pelanggan 450 VA dan 25% untuk pelanggan 900VA, maka Pemerintah akan menambahkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp1,91 triliun, sehingga alokasi anggaran untuk program diskon listrik yang tadinya Rp7,58 triliun naik menjadi Rp9,49 triliun. Selain itu, total anggaran untuk bantuan rekening minimum atau biaya abonemen listrik menjadi Rp 2,11 triliun.
“Program prakerja yang tadi telah saya sampaikan 5,6 juta peserta dengan anggaran Rp20 triliun, kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi sehingga program prakerja tadi bisa menambah jumlah pesertanya dengan tambahan 2,8 juta peserta. Sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dan penerimanya menjadi 8,4 juta peserta,” ungkap Menkeu. (AC)
