Jakarta, ItWorks- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara konsisten, aparatur sipil negara (ASN) akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Karena itu konsistensi pelaksanaan reformasi birokkrasi ke depan harus bisa terus tingkatkan .
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2022, secara virtual, (28/01/2022). “Perubahan yang paling penting adalah perubahan nilai, perubahan budaya, bukan sesuatu yang mengawang-awang dan di atas kertas, tapi mampu ditransformasikan dalam etos kerja birokrasi kita, sehingga perubahan menjadi nyata, perubahan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Presiden dilansir dalam portal Web KemenPANRB baru-baru ini,
Kepala Negara menekankan, perubahan etos kerja birokrasi memerlukan ekosistem yang baik. Oleh karena itu, sistem dan tata kelolanya harus terus diperbaiki dan ASN perlu difasilitasi lingkungan kerja yang smart, nyaman, dan produktif.
“Kita juga memerlukan lebih banyak lagi smart ASN. Talenta-talenta unggul perlu diasah dengan baik dengan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar dunia, sehingga terbentuk ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, dan kreatif,” ujarnya.
Presiden menegaskan, Munas IX Korpri ini harus dijadikan momentum untuk mendorong akselerasi transformasi Korpri menjadi korps profesi pegawai ASN yang semakin modern dan profesional. “Sebagai garda terdepan reformasi birokrasi, Korpri dituntut adaptif menjawab perubahan; melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa; mengubah kerumitan birokrasi menjadi kerja yang cepat, kerja yang efisien, dan kerja yang berorientasi hasil; merombak organisasi yang penuh sekat dan ego sektoral menjadi tim yang solid dan cair; menciptakan organisasi yang adaptif, lincah, dan gesit,” ujarnya.
Presiden menambahkan, selain dihadapkan pada perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat, saat ini Korpri juga dihadapkan pada ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik. “Masyarakat membutuhkan program yang inovatif, solusi yang kreatif, cepat, untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada,” ujarnya.
Pada Munas kali ini, Presiden Joko Widodo juga menekankan empat hal yang harus menjadi perhatian Korpri. Pertama, Korpri harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN juga harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat.
“Hal ini terlihat klise tapi sangat penting dan mendasar, karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal sehingga menjadikan ASN kurang produktif. Budaya ini harus berubah total, ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional,” tegasnya.
Kedua, seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN harus mampu digunakan secara akuntabel. Otoritas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan memberdayakan masyarakat.
“Birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat, itu yang penting. Memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat serta melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi,” ujarnya.
Ketiga, di era disrupsi Presiden berharap seluruh anggota Korpri harus mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Anggota Korpri harus meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trendsetter bukan sebatas follower. Selain itu, Korpri juga harus bersifat terbuka dan menghilangkan semua ego, baik ego sektoral, daerah, hingga ilmu.
“Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi adalah kunci menghadapi tantangan masa depan. Dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama. Jangan terpaku pada cara-cara lama, segera terapkan cara-cara baru, manfaatkan teknologi, terapkan e-government. Teknologi telah memungkinkan pelayanan dilakukan lebih cepat dan lebih akurat,” ujarnya.
Keempat, Korpri harus terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. “Anggota Korpri juga beragam dari seluruh penjuru tanah air. karena itu Korpri harus menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis,” tandasnya. (AC)
