Jakarta, ItWorks- Negara-negara di dunia kini tengah memberikan perhatian atas pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang inklusif. Guna mengurangi risiko kesenjangan penerapan AI, berbagai inisiatif tata kelola AI global dirumuskan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan Kementerian Kominfo mendorong penerapan dan pengembangan teknologi ini dengan empat strategi untuk demokratisasi penerapan AI agar setiap orang dapat memiliki akses yang sama terhadap teknologi terkini itu.
“Tantangan kita bagaimana kecerdasan buatan ini bisa terbuka aksesnya untuk lebih banyak orang. Inilah yang kita sebut sebagai fenomena AI divide, jadi kita perlu menghadirkan tata kelola pengembangan AI yang lebih inklusif,” ungkapnya dalam 4th AI Innovation Summit, di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, (13/08/2024) dilansir dalam rilis pers.
Empat strategi pengembangan AI yang lebih demokratis, aksesibel dan bermanfaat bagi semua. “Pertama, melalui peningkatan infrastruktur digital, termasuk memasukkan akses listrik, pita lebar maupun teknologi komunikasi modern. Kedua, melalui transfer of technology dan transfer of knowledge. Ketiga, mempersiapkan talenta digital. Keempat, mendorong dialog sosial, khususnya terkait hak pekerja dan peningkatan kualitas pekerja di tengah disrupsi serta perkembangan teknologi,” tuturnya.
Menurut Wamenkominfo strategi itu dapat dioptimalkan untuk mengatasi fenomena ketimpangan dalam penggunan AI dapat terjadi pada tingkatan individu, institusional, maupun negara. “Tadi Ketua Umum KORIKA, Prof Hamam menyampaikan beberapa highlight fenomena ketidaksetaraan. Saat melihatnya terdiri dari dalam tiga level, yaitu akses infrastruktur dan teknologi, ketidaksetaraan kemampuan menggunakan AI, dan ketimpangan algoritma yang menghasilkan bias,” jelasnya.
Menurut Wamen Nezar Patria, isu ketimpangan AI telah banyak dibahas dalam forum global. Di Amerika Serikat, sekelompok pengacara yang didukung sejumlah perguruan tinggi mengenalkan algoritma afirmatif. “Ini afirmatif algoritma yang mencoba untuk memaksa para developer algoritma, agar mengadopsi dan memperhatikan hak-hak kaum marjinal di dalam penyusunan algoritma,” tegasnya.
Bahkan, secara global, ketimpangan dalam pemanfaatan AI menyebabkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tertinggal dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi akibat perbedaan sumber daya. “Terlebih, hingga saat ini kita melihat negara-negara yang berpenghasilan tinggi mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dari pengembangan AI. Ini juga disadari oleh UNESCO, yang mencoba mencari satu terobosan agar ketimpangan ini bisa di atasi terutama antara Global North dan Global South,” ungkapnya.
AIIS 2024 merupakan kolaborasi multistakeholders untuk membentuk masa depan pengembangan AI di Indonesia. Melalui ide-ide inovatif dan teknologi mutakhir, tahun ini AIIS mengusung tema Democratizing Artificial Intelligence For All, Unleashing the Power of Artificial Intelligence.
Pembahasan dalam forum itu mencakup pemanfaatan AI untuk reformasi birokrasi, layanan kesehatan, pendidikan dan penelitian, ketahanan pangan, mobilitas dan kota cerdas, industri jasa dan kreatif, industri keuangan dan investasi, serta pertahanan dan keamanan.
Dalam acara itu hadir Chairman KORIKA Hammam Riza, Chairman of the KORIKA Supervisory Board KORIKA Bambang P.S. Brodjonegoro, Executive Director Satu Data Indonesia Dini Maghfirra, Director of Digital Business, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, I Nyoman Adhiarna. (AC)
