Jakarta, ItWorks-,Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) berkomitmen terus melakukan kerja sama untuk memperkuat pada bidang transformasi layanan digital untuk berbagai layanan pemerintah.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati menyampaikan, pelaksanaan kerja sama DGCC tahun 2024 ini akan berfokus pada bidang strategis yang menjadi prioritas percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
“Bidang-bidang yang menjadi area kerja sama pada tahun ini meliputi penerapan Big Data Analitik dan kecerdasan artifisial, aspek keamanan informasi pada layanan identitas digital terpadu, serta Peta Rencana Pemerintahan Digital Indonesia yang akan datang untuk periode 2025-2029,” ujar Nanik saat membuka Kick-Off Meeting Digital Government Cooperation Center di Jakarta, (06/09) dilansir dalam rilis pers Humas KemenPANRBN, baru-baru ini.
Menurutnya penerapan Big Data Analitik dan kecerdasan artifisial atau yang dikenal dengan Big Data dan AI diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun ini penerapannya difokuskan pada layanan kesehatan dan pendidikan, serta layanan administrasi pemerintah yang fokus pada layanan aparatur negara.
Lebih lanjut dijelaskan, kerja sama pada keamanan informasi pada layanan identitas digital terpadu melengkapi hasil kerja sama DGCC tahun 2023 tentang strategi penerapan layanan digital ID nasional. “Sehingga mohon dukungan kolaborasi lintas instansi, khususnya pada Kementerian Kominfo, BSSN, dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Nanik.
Disamping itu, kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Korea juga mencakup Digital Government Masterplan. Kerja sama ini perlu dilakukan karena mengingat bahwa Rencana Induk SPBE akan berakhir di tahun 2025 sesuai Perpres SPBE, sehingga membutuhkan rancangan untuk Peta Rencana Pemerintahan Digital Indonesia yang akan datang untuk periode 2025-2029 diselaraskan dengan target program nasional periode pemerintahan yang baru.
Diharapkan kerja sama yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, khususnya dampak positif pada peningkatan kualitas kebijakan dan penguatan penerapan transformasi digital pemerintah di Indonesia sebagai bagian transformasi digital nasional.
“Kerja sama Indonesia-Korea dalam SPBE tahun ini memasuki tahun ke-8. Kami sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari kerja sama ini dan menjadi bagian dalam upaya mempererat hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan,” tambahnya.
Chargé d’affaires (Kuasa Usaha Tetap) Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Soo-deok mengatakan Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan dalam mendorong inovasi pemerintah digital. Menurutnya peringkat Indonesia dalam Survei e-Government PBB juga terus meningkat.
Ia mengatakan Pemerintah Korea Selatan akan terus mendukung proyek kerja sama Pemerintah Digital Korea-Indonesia 2024 terkait AI dan Big Data, Rencana Induk Pemerintah Digital, dan Identitas Digital. “Saya merasa senang dan bangga bahwa Pemerintah Korea Selatan, melalui Pusat Kerja Sama Pemerintah Digital, dapat berbagi dalam upaya dan pencapaian ini,” ujar Park. (AC)
