Jakarta, Itech- Badan Informasi Geospasial (BIG) bersinergi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), dalam penyelenggaraan informasi geospasial terkait rawan banjir dan prakiraan potensi banjir.
Diketahui, pemetaan rawan banjir tersebut menggunakan pendekatan Landskap Analisis, yaitu pendekatan bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang menggambarkan proses sejarah pembentukan sistem alaminya. Pendekatan landskap analisis ini menggunakan Peta Sistem Lahan dan Digital Elevation Model (DEM) sebagai tapisan awal untuk membedakan wilayah banjir dan wilayah tidak rawan banjir. Kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan batasan deliniasi bentuk lahan sehingga dihasilkan tiga tipe banjir yaitu banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pesisir.
Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin menjelaskan, dalam kerja sama tersebut BIG memberikan kontribusi berupa peta dasar, peta dasar tematik, sistem lahan dan penutup lahan. Sementara Kementerian PUPR memberikan data catatan banjir, pembaruan data, serta pemantauan kondisi drainase yang merupakan infrastruktur wewenang kementerian. Sedangkan BMKG memberikan informasi peta hujan di seluruh Indonesia.
“Dari hasil kerjasama ini telah menghasilkan Peta Rawan Banjir untuk 191 Kabupaten/Kota daro target 317 Kabupaten/Kota. Kita akan melanjutkan untuk menambah lokasi-lokasi atau cakupan area yang belum dipetakan. Dengan data terbaru resolusi lebih tinggi akan kita manfaatkan. Peta banjir yang sudah ada kita update,” kata Hasanuddin di Jakarta, (23/2).
Deputi Informasi Geospasial Tematik BIG, Nurwadjedi, menambahkan kerja sama ini dengan penambahan lokasi dan cakupan area yang dipetakan. Dengan data terbaru dan resolusi tinggi akan membuat peta banjir lebih update. Dalam peta ini resolusinya berskala 1:50.000. BIG memberi kontribusi peta dasar yang dipadukan dengan data curah hujan dari BMKG, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), data historik banjir untuk memantau kondisi drainase dan infrastruktur.
Sekretaris Utama BMKG, Widada Sulistya, mengungkapkan, BMKG memanfaatkan peta dasar yang dibuat BIG, dengan terus menerus mengamati hujan. Pembaruan peta terkait sebaran potensi banjir dinilai penting karena adanya perubahan lahan. Kondisi perubahan di lapangan inilah yang diperlukan BMKG, agar peta yang dihasilkan sesuai dengan kondisi terkini. (red/ju)
