ItWorks-Penerapan konsep kota pintar masa depan di kawasan ASEAN, tidak hanya ditentukan dan berfokus pada kecanggihan teknologi, melainkan oleh kemampuannya dalam menjawab kebutuhan sosial, budaya, dan kemanusiaan secara inklusif.
Hal ini mengemuka dalam sesi diskusi yang bertajuk “Advancing Strategic Collaboration in Interdisciplinary Research Areas for Regional Development”, pada (24/7) di Gedung B.J. Habibie, Jakarta. “Kerja sama ASEAN-Jepang bukan hanya tentang diplomasi, melainkan membangun jembatan pengetahuan antara sains dan masyarakat,” ungkap Joannes Ekaprasetya Tandjung, Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, saat moderatori dalam diskusi ini dilansir Humas BRIN, baru-baru ini.
Hal senada ditegaskan Budi Prawara, Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN). Sebagai salah satu nara sumber, dalam kesempatan itu ia menjelaskan bahwa konsep smart city di kawasan ASEAN tidak bisa hanya berfokus pada efisiensi teknologi. Ia menegaskan, kota masa depan harus mampu menjawab tantangan sosial-urban secara inklusif.
“Setiap solusi teknologi harus kontekstual, memahami keberagaman budaya, kebiasaan sosial, hingga preferensi mobilitas masyarakat. Itulah mengapa riset interdisipliner sangat penting,” ujarnya.
Budi juga menguraikan peran krusial pendekatan interdisipliner dalam pengembangan kota pintar di ASEAN. Menurutnya, kota pintar tidak sekadar memasang teknologi, namun juga harus mampu menjawab tantangan perkotaan yang kompleks seperti kesejahteraan sosial dan nilai-nilai budaya.
Dengan lebih dari 700 budaya lokal di Indonesia saja, Budi menekankan perlunya melibatkan ahli dari berbagai disiplin, seperti perencanaan kota, teknologi, dan ilmu sosial. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Kolaborasi lintas disiplin membantu kita menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya canggih tetapi juga relevan secara budaya dan sosial,” tambahnya.
Diskusi yang merupakan bagian dari rangkaian The 9th Science and Technology in Society (STS) Forum ASEAN-Japan Conference ini mempertemukan para pakar dan pemimpin riset dari berbagai negara yang ditujukan untuk menjembatani ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus untuk memperkuat kemitraan penelitian ASEAN-Jepang dalam menghadapi pertumbuhan regional dan dampak global.
Contoh Praktis Teknologui AI dari Thailand
Terkait dengan itu, Urachan Tananchai, Direktur Eksekutif dari Nanotech, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Thailand, membagikan pengalaman sukses penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik kota di Thailand. Salah satu inisiatif unggulan adalah penggunaan platform AI yang terintegrasi dengan chatbot untuk melayani pengaduan masyarakat di Bangkok.“Sebelumnya, waktu tanggap pemerintah terhadap keluhan publik bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Dengan bantuan AI, kini bisa ditangani dalam satu jam,” ungkap Urachan.
Inisiatif ini telah diperluas ke lebih dari 30 kota lain di Thailand. Menurutnya, keberhasilan teknologi bukan hanya terletak pada kecanggihannya, tetapi pada kemampuannya menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta membangun kepercayaan antara warga dan pemerintah.
Selain itu, Urachan juga mencontohkan penggunaan teknologi nano untuk menyelesaikan masalah lingkungan, seperti pengujian kualitas air di daerah terpencil. Melalui kerja sama antara komunitas lokal, peneliti, dan pemerintah, mereka membangun sistem pemantauan kualitas air berbasis sensor nano.“Teknologi harus digunakan untuk memberdayakan komunitas, dan komunikasi yang transparan menjadi kunci agar masyarakat merasa aman dan percaya terhadap inovasi,” tegasnya.
Kota Masa Depan yang Humanistik
Sementara itu, Makiko Naka, Penasihat Khusus Presiden RIKEN, Jepang, mengajak komunitas riset untuk memperhatikan aspek psikologis dan sosial dalam pembangunan kota masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan penuaan populasi.
Jepang tengah menghadapi penuaan populasi secara masif. Lebih dari 40% penduduk Jepang diperkirakan berusia di atas 65 tahun pada tahun 2050. “Penuaan berdampak pada fungsi kognitif dan motorik yang melemah, dan berisiko meningkatkan kemiskinan, masalah kesehatan mental, hingga kekerasan dalam keluarga,” jelasnya.
Menurutnya, dalam membangun kota masa depan, para perancang kebijakan dan ilmuwan tidak boleh mengabaikan sisi manusiawi, terutama kebutuhan kelompok rentan seperti lansia. “Kita tidak boleh meninggalkan kelompok rentan. Kota pintar harus ramah secara emosional dan kognitif, dan itu hanya bisa dicapai melalui riset lintas ilmu dan empati sosial,” tuturnya.
Taka mengingatkan bahwa meskipun teknologi masa depan menjanjikan efisiensi dan kecepatan, pembangunan harus tetap mempertimbangkan kelompok yang rentan agar tidak tertinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak ruang dialog dan kolaborasi antara ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu alam.
