ItWorks.id- Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat mengajak kalangan media massa untuk mengawal proses revisi Undang-undang (UU) 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Revisi UU KIP tersebut dinilai merupakan kebutuhan mendesak di tengah perubahan tata kelola pemerintahan dan digitalisasi informasi.
Hal ini terungkap dalam kegiatan media briefing yang diselenggarakan KI Pusat pada (20/04/2026), yang berlangsung di Aula KI Pusat, Jakarta . Kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memberikan pandangan komprehensif terkait urgensi, arah kebijakan, serta potensi risiko dalam revisi UU KIP. KI Pusat menekankan pentingnya pemberitaan media yang akurat dan berimbang dalam mengawal isu strategis ini.
“Revisi ini diharapkan tidak hanya memperkuat jaminan hak masyarakat atas informasi publik, tetapi juga mendorong terciptanya standar layanan informasi yang lebih berkualitas, meningkatkan profesionalisme badan publik, serta memperkuat peran lembaga terkait dalam mengawasi keterbukaan informasi,” ujar Donny Yoesgiantoro, Ketua KI Pusat saat membuka acara.
Komisioner KI, Gede Narayana selaku pengampu dari proses revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengungkapkan, substansi dari kegiatan ini adalah penekanan bahwa RUU ini sangat penting dan strategis. Ia juga mengajak seluruh media massa nasional berkolaborasi mengawal proses revisi UU KIP yang kini sedang bergulir.
“Bahwa negara ini butuh keterbukaan informasi publik, RUU KIP diperlukan karena peradaban zaman, perkembangan, dan juga tata kelola yang harus lebih baik. Kami dari KI Pusat tidak henti-hentinya mewartakan dan menyuarakan ini,” tegasnya.
Sementara itu, akademisi Dr. John Fresly menjelaskan, arah revisi UU KIP ini adalah untuk menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis dalam penguatan tata kelola negara. “Revisi UU KIP harus diarahkan untuk menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen strategis dalam penguatan tata kelola negara yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak publik,” ujarnya.
Beberapa fokus utama dalam revisi meliputi percepatan layanan informasi, perluasan subjek badan publik, serta penguatan peran Komisi Informasi sebagai pengawal sistem keterbukaan informasi.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa revisi UU KIP juga menyimpan potensi kemunduran jika tidak dirumuskan secara hati-hati. ICW menilai terdapat risiko bergesernya prinsip keterbukaan maksimum menjadi keterbukaan yang lebih bersyarat.
“Ada kebutuhan revisi, tetapi juga kekhawatiran. Pertanyaannya: apakah revisi ini akan memperkuat hak publik, atau justru melegitimasi ketertutupan? Revisi UU KIP harus memastikan akses informasi tetap menjadi hak, bukan privilege yang dibatasi,” ujar Almas Sjafrina.
Selaras dengan hal tersebut, KI Pusat menegaskan komitmennya untuk memastikan revisi UU KIP tetap berpihak pada penguatan hak publik. KI Pusat juga mendorong agar proses revisi dilakukan secara transparan, partisipatif, dan melibatkan masyarakat secara bermakna. Revisi UU KIP diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat demokrasi dan keterbukaan informasi di Indonesia, bukan sebaliknya menjadi instrumen pembatasan hak publik.
