Jakarta, Itech- Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan salah satu prioritas utama kebijakan satu peta di masa mendatang adalah percepatan penyelenggaraan peta rupabumi skala 1:5000. Pasalnya, peta rupabumi untuk skala dimaksud prosentasenya masih rendah atau dibawah 3%.
Dia menginginkan kebijakan satu peta di masa depan menuju skala besar mencakup peta laut dan peta utilitas di bawah tanah. “Kita harapkan keterlibatan stakeholder dalam pemetaan skala 1:5000 dengan pendanaan tidak hanya mengandalkan APBN namun juga mencari sumber pendanaan lain, termasuk pelaksanaannya tetap satu standar, prosedur, dan kriteria yang dikeluarkan oleh BIG,” katanya disela pembukaan Pra Rakornas Informasi Geospasial 2018 di Jakarta, Senin (12/3).
Diakui, saat ini memang kebijakan satu peta pada skala 1:50.000, namun tuntutan saat ini adalah skala 1:5000, seperti pemetaan desa, reforma agraria, dan lain sebagainya, peta 1:5000 adalah skala yang diharapkan. Bahkan di berbagai aplikasi seperti pembangunan dikawasan industri dan ekonomi khusus pada skala 1:1000, restorasi gambut 1:2500, mitigasi dan adaptasi bencana di level tapak. “Belum lagi pemetaan tiga dimensi, smart city serta utilitas di bawah tanah. Karena itu, pemetaaan pada skala 1:1000, dan 1: 5000 adalah program yang harus dipercepat di masa mendatang,” tegasnya.
Masih menurut Kepala BIG, tingginya akan kebutuhan data dan informasi geospasial perlu diantipasi dengan jaminan ketersediaan data dan informasi geospasil nasional yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar, serta mudah diakses oleh berbagai pihak melalui media Ina-Geoportal dan sejenisnya.
Namun, saat ini pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk proses penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan publik masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan beberapa aspek, baik itu aspek koordinasi, produksi, distribusi maupun pemanfaatan sumber daya manusia, kelembagaan iptek dan industri informasi geospasial yang perlu terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya,.
Disebutkan, pentingnya peran Informasi Geospasial dalam perencanaan pembangunan Nasional, diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Dalam peraturan pemerintah tersebut, disebutkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Selain itu, yang tadinya pendekatan pada money follow function berubah dengan pendekatan menjadi money follow program.
Menurutnya, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Perpres No. 94/2011, salah satu fungsi utama yang diemban oleh BIG adalah bidang Informasi Geospasial, yaitu penyusunan rencana dan program di bidang Informasi Geospasial. Selanjutnya, mandat dalam peraturan Pemerintah No. 9/ 2014 tentang Pelaksananan UU No. 4/ 2011 tentang Informasi Geospasial, BIG perlu menetapkan rencana aksi penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional yang kiranya dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Pusat maupun Daerah.
Adapun tujuan Rakornas ini adalah untuk mengevaluasi penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk pemenuhan RPJMN Tahun 2015-2019. “Dengan berkembangnya kebutuhan pemerintah di berbagai sektor, kita perlu mengevaluasi apakah penyelenggaraan Informasi Geospasial sudah optimal atau perlu diperkuat di berbagai bidang,” ungkapnya. (red/ju)
