Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kendala sumber daya manusia (SDM) dan data menjadi kendala yang menghambat penerapan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Michael Andreas Purwoadi mengatakan SDM di Indonesia masih belum memiliki pengalaman untuk menerapkan AI.
Padahal menurutnya ketersediaan infrastruktur AI di Indonesia sudah cukup bagus. Sebab, banyak perusahaan yang memakai AI untuk urusan administrasi, pemerintah juga menggunakan AI, seperti High Performance Computing (HPC) milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pusat AI milik BPPT.
“SDM kita masih kurang, riset kita juga masih kurang, jadi peningkatan kapasitas. Dari sisi infrastruktur kita sudah banyak yang bagus,” ujar Michael kepada awak media di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.
Permasalahan kedua terkait ketersediaan data yang masih kurang. Michael mengatakan Indonesia harus mampu menyiapkan data-data agar bisa membuat algoritma yang bisa mengajari AI untuk membuat suatu proses berjalan.
“Data-data itu yang paling susah di Indonesia. Jadi bagaimana kita harus bisa dapatkan data-data. Karena untuk jalankan AI itu butuh data,” ujar Michael dalam siaran persnya, Kamis (12/3).
Untuk mempermudah pengumpulan data lintas sektor dan pemerintah, Michael menjelaskan dibutuhkan Perpres No.39 Tahun 2019. Beleid tersebut diharapkan dapat menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi data.
Berdasarkan Perpres No. 39/2019 membentuk dewan pengarah satu data yang bertugas melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan satu data.
Satu data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah antar instansi pusat dan daerah. Nantinya, data-data yang terkumpul dari berbagai sumber harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi, dan data induk. Hal ini dilakukan agar mudah diakses dan dibagipakaikan demi penggunaan AI.
Michael mengatakan AI membutuhkan satu data yang benar, saat ini yang terjadi adalah data-data mengenai suatu informasi yang sama terkumpul di berbagai perusahaan dan pemerintah. Banyak data yang merupakan riset masing-masing instansi, berbeda satu sama lain.
“AI itu butuh data, datanya harus data yang benar. Data yang benar itu baru bisa diperoleh setelah Perpres satu data itu diterapkan,” kata Michael
