Jakarta, ItWorks-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo dijadwalkan memberi penghargaan kepada Polres, Polresta, dan Polrestabes yang berhasil meraih predikat A atau Pelayanan Prima.
Hasil evaluasi tahun 2020, sebanyak 12 Polres berhasil mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima. Peningkatan signifikan terlihat dari tahun 2019 yang menempatkan enam Polres dalam Predikat A.
Dilansir dalam siaran pers Humas KemenPANRB, penghargaan akan diberikan di Ruang Rapat Utama Markas Besar Polri Jakarta pada Selasa (16/02) ini dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam acara pengharagaan itu, para Kapolres dan jajarannya yang hadir secara langsung maupun secara virtual, akan mendapatkan arahan dari Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin.
Acara tersebut juga dijadwalkan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kepala BNN Komjen Petrus Heinhard Golose, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri.
Menurut Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, evaluasi dilakukan pada 209 pelayanan publik di polres berbagai daerah. Ada enam aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017. Enam aspek tersebut adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.
Tahap evaluasi dimulai dari pengisian kuesioner secara online dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), melalui laman sipp.menpan.go.id. Untuk memastikan kebenaran dari kuesioner yang telah diisi, tim evaluator melakukan verifikasi lapangan ke lokasi layanan.
“Dilanjutkan dengan desk evaluasi secara virtual, kemudian disusun berita acara hasil pengamatan beserta rekomendasi perbaikan,” jelas Diah.
Setiap unit pelayanan Polres, khususnya layanan SIM dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diharapkan selalu meningkatkan kualitas layanan. Terutama di masa krisis seperti ini, layanan kepolisian harus adaptif terhadap segala jenis perubahan. “Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah simbol komitmen kuat kepolisian untuk terus hadir bagi masyarakat,” ujar Diah. (AC)
