Jakarta, Itech- Gagasan pengembangan energi nuklir di Indonesia sebagai pembangkit listrik dalam program energi nasional mengalami pasang surut sejak awal ditetapkan. Opsi nuklir sebagai pilihan terakhir dalam KEN diterjemahkan berbeda dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan perlu ada pembangunan laboratorium dan kerja sama internasional agar Indonesia tak ketinggalan soal teknologi nuklir.
Budi Sudarsono Ketua umum Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL mengatakan, ranah keputusan politik menempati posisi dominan dalam pengembangan PLTN di Indonesia maupun di negara manapun di dunia. “Komitmen pemerintah akan pembangunan PLTN sangat penting,” tegasnya dalam diskusi Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Jakarta, (5/9). Selain MPEL, diskusi juga menghadirkan pembicara dari Kadin, Arnold Y. Sutrisnanto dan mantan Deputi Teknologi Energi Nuklir BATAN Taswanda Taryo yang juga menjabat sebgai CMO PMO Pembangunan RDE.
Hal senada juga dikatakan Taswanda. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang pertama kali di suatu negara penuh dengan nuansa politik. “Hampir di semua negara, pemmbangunan PLTN yang pertama penuh dengan masalah politik. Baik itu di Korea maupun India,” ujarnya. Pembangunan PLTN juga harus dilakukan dengan penuh komitmen karena menyangkut masalah keselamatan dan jaminan keamanan. Oleh sebab itu, jaminan pemerintah sangat penting.
