ItWorks- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, membahas strategi percepatan transformasi digital pemerintah dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Salah satu poin yang dibahas adalah tindak lanjut pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting digitalisasi yaitu digital ID, digital payment, dan data exchange. Pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara hari ini adalah untuk membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait percepatan transformasi digital,” ujar Rini usai bertemu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (13/03, dirilis Humas KemenPANRB, di Jakarta, baru-baru ini.
Menteri Rini menjelaskan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan percepatan, penyelarasan, dan keterpaduan implementasi agenda prioritas transformasi digital pemerintah.
Sebelkumnya saat menghadiri rapat penyampaian rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait percepatan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Menteri Rini juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pecepatan transformasi digital. Salah satu yang disampaikan adalah pentingnya Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi utama dalam membangun dan mengelola platform strategis. DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi di dunia dengan fokus pada sistem dasar sebagai basis pembangunan layanan. DPI meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment.
“Tentunya platform strategis ini yang mampu mendukung kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas tiga produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan publik (INAku), dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov),” kata Rini.
Menurutnya, implementasi pemerintah digital berbasis DPI di beberapa negara terbukti berhasil menyukseskan penanganan berbagai isu dan prioritas strategis pemerintah, termasuk dalam distribusi bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan tepat pemanfaatan serta pertukaran dan interoperabilitas data yang semakin baik. Saat ini 57 negara sudah mengimplementasikan sistem identitas digital, 93 negara sudah mengimplementasikan sistem pembayaran digital, dan 103 negara sudah mengimplementasikan sistem pertukaran data.
“Melalui percepatan transformasi digital yang dilakukan, harapannya kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah akan terakselerasi. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya. (AC)
