ItWorks.id-Transformasi digital di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan pemahaman yang komprehensif. Perubahan tersebut tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), tetapi juga harus diikuti peningkatan kompetensi, perubahan pola kerja, serta kemampuan mengambil keputusan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo mengatakan, perkembangan teknologi dan AI telah mengubah lanskap pekerjaan ASN. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut tidak sekadar mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Cahyono dalam Pertemuan Ilmiah memperingati HUT Ke-55 KORPRI Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada (17/11), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Menurut Cahyono, transformasi ASN harus mencakup perubahan pengetahuan, pola kerja, dan pengambilan keputusan. Terlebih, pekerjaan rutin dan administratif semakin dapat diotomatisasi melalui teknologi, sehingga ASN perlu memperkuat kemampuan analisis, kolaborasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah.”Transformasi ASN harus mencakup perubahan dalam pengetahuan, pola kerja, dan pengambilan keputusan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), empati dan rasa kemanusiaan tetap menjadi kekuatan terbesar manusia yang tidak dapat tergantikan,” ujarnya dirilis Humas KemenPANRB (18/11/2026) melalui portal web resminya.
Dia menegaskan, keberhasilan transformasi digital pemerintah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar meningkatnya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi. Dengan demikian, digitalisasi birokrasi harus mampu mendorong kinerja pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas.
Untuk mendukung perubahan tersebut, ASN perlu memperkuat tiga dimensi kompetensi digital, yakni literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital. Ketiganya perlu ditopang budaya kerja digital yang mendorong kolaborasi, inovasi, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengingatkan pentingnya kesiapan ASN dalam mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, aparatur pemerintah harus terus belajar dan beradaptasi agar mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Melalui momentum HUT Ke-55 KORPRI, transformasi digital diharapkan semakin memperkuat profesionalisme dan integritas ASN. Pada akhirnya, penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan perubahan kompetensi dan budaya kerja agar digitalisasi birokrasi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.














