ItWorks.id-Mewujudkan keterbukaan informasi publik tidak bisa hanya mengandalkan peran Komisi Informasi. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, badan publik, hingga masyarakat untuk memastikan informasi pembangunan tersampaikan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pentingnya sinergi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Novotel Palembang Hotel & Residence, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026). Mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”, forum nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus membangun langkah kolaboratif dalam memastikan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan, keterbukaan informasi publik harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Sebab, hak masyarakat atas informasi bukan sekadar memperoleh dokumen, tetapi juga mengetahui proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran dan sumber daya publik, hingga alasan di balik keputusan pemerintah yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut Handoko, keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan ataupun jumlah badan publik yang memenuhi standar pelayanan informasi. Lebih dari itu, informasi yang tersedia harus benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memahami kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan, serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Karena itu, diperlukan komitmen bersama antara Komisi Informasi di tingkat pusat dan daerah dengan seluruh badan publik agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Handoko juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan transformasi digital Komisi Informasi agar semakin independen, profesional, serta responsif menghadapi tantangan keterbukaan informasi di era digital.
Ia berharap Rakornas dan Rakernis menghasilkan prioritas strategis, pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah, serta program kerja konkret yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi bersama.“Dari koordinasi menuju kolaborasi. Dari rekomendasi menuju aksi. Dan dari keterbukaan informasi menuju akuntabilitas publik,” tegas Handoko.
Hal senada disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menyampaikan bahwa Komisi Informasi memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan badan publik. Keberadaan lembaga ini penting untuk memastikan hak masyarakat memperoleh informasi sebagaimana dijamin undang-undang dapat terpenuhi.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap penguatan keterbukaan informasi, termasuk dukungan kelembagaan dan pendanaan bagi fungsi komunikasi dan kehumasan. Dengan demikian, informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, dalam keynote speech bertajuk “Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Kepercayaan Publik di Era Digital dan Disinformasi”, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dan strategi komunikasi pemerintah seiring perubahan paradigma pembangunan.
Ia juga menyoroti perlunya membangun kemandirian ruang komunikasi publik nasional di tengah dominasi korporasi teknologi global. Penguatan platform komunikasi nasional dan optimalisasi media sosial dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi kebijakan dan capaian pembangunan.
Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting agar komunikasi pemerintah tidak hanya menjangkau masyarakat, tetapi juga menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya.
Rakornas ini turut menghadirkan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, serta Auditor Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri Reita Clara Triana Pasaribu sebagai narasumber seminar nasional.
Melalui forum yang diikuti jajaran Komisi Informasi Pusat dan komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia tersebut, penguatan sinergi diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi menjadi gerakan bersama. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
.














