Jakarta, Itech- Mengantisipasi kian berkembangnya layanan keuangan digital atau financial technology (fintech), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan regulasi lanjutan yang kini tengah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait lain. Regulasi ini selain untuk mendorong ekosistem bagi perkembangan fintech di Indonesia, juga dalam rangka memberikan perlindungan maupun aspek pengawasan demi kenyamanan masyarakat.
Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, OJK akan terus memantau tren yang berkembang di jasa layanan fintech yang kian berkembang, baik yang datang dari luar negeri maupun dari para pelaku lokal, dengan menyiapkan aturan pendukung yang lebih komprehensif.
Adapun ruang lingkup aturan yang sedang disiapkan terekait Fintech ini, terutama aturan mengenai model bisnis, aturan perlindungan konsumen, termasuk aturan manajemen risiko. Selain itu juga aturan terkait sistem monitoring untuk memantau pelaporan bisnis dari para pelaku financial technology (fintech) yang belakangan ini makin marak.
“Kita akui dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menjadi potensi pasar yang kian banyak diincar bagi pelaku fintech, termasuk dari luar negeri. Saat ini cukup banyak pelaku fintech yang terdaftar di OJK, termasuk yang masih dalam berproses mendapatkan izin. Yang resmi bergabung saat sekitar 16 perusahaan fintech, 44 di antaranya sedang dalam proses memperoleh status pendaftar, dan 35 sudah menyampaikan penyataan minat,” ungkap Hendrikus Passagi, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK kepada wartawan, di sela acara Diskusi “P2B Lending: Cara Cerdas Untuk Mendiversifikasi Investasi di Era Digital” yang diselenggarakan Crowdo, (29/8), di Jakarta.
Sebelumnya, terkait fintech juga telah dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, termasuk kepentingan pemerintah dari aspek stabilitas sistem keuangan. Perusahaan Fintech yang masuk dalam otorisasi OJK bisa terdiri dari berbagai jenis usaha seperti investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (peer to peer lending), crowd funding, chanelling kredit dan sebagainya.
“Sebenarnya aturan terkait fintech ini bukan hanya dari OJK, namun juga Bank Indonesia (BI) misalnya dari aspek payment system. Sedang OJK lebih menekankan dari aspek pinjam meminjam maupun regulasi pendukung terkait aturan investasi maupun pengawasan, apalagi mereka juga menggalang dana invetasi dari masyarakat. Karena itu, terkait penyusunan aturan ini, kita juga sinkronkan dengan pihak lain terkait, seperti BI,“ ujarnya.
Menurutnya, upaya membuat peraturan yang lebih komprehensif akan terus dilakukan, agar semua pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat bisa sama-sama meraih keuntungan dan manfaat dari adanya fintech ini. Ditambahkan, dari 16 perusahaan yang sudah terdaftar, terdapat delapan fintech yang sudah melaporkan aktivitas pinjaman yang diberikan. Secara akumulasi dari delapan pelaku fintech tersebut, jumlah pinjaman yang disalurkan totalnya hampir Rp 1 triliun.
Ditegaskan, dari sisi pemerintah sebenarnya soal kualitas yang bisa diberikan oleh setiap fintech dalam memberikan pinjaman, tidak semata dilihat dari nominal. Namun yang lebih penting juga penyebarannya, di mana tak hanya fokus di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa, namun juga diarahkan agar bisa melayani banyak orang dan tersebar luas di luar pulau Jawa.
“Misal ada fintech yang bisa memberikan pinjaman satu triliun rupiah, tapi hanya kepada satu orang saja. Itu sih sama saja, yang terjadi nanti yang kaya dan sudah punya usaha besar, bakal makin kaya, tetapi yang susah dan sulit dapat pinjaman tetap susah. Makanya yang hebat itu bukan soal berapa uang yang sudah dipinjamkan, tetapi berapa banyak orang yang sudah dilayani dan juga menikmati adanya fintech ini,” tandasnya.
Meski demikian, diakui sebagai pelaku bisnis, prinsip kehati-hatian tetap tak bisa diabaikan. Sebab sangat mudah untuk memperoleh siapa yang mau memberikan pinjaman. Hanya saja kendala justru muncul saat memilih siapa yang bisa mendapatkan pinjaman tersebut. “Harus sangat hati-hati untuk melihat siapa yang layak diberikan pinjaman karena ini juga berisiko,” ujarnya.
Dalam diskusi ini juga menghadirkan pembicara Leo Shimada, selaku Co-Founder dan CEO Crowdo yang lebih banyak sharing tentang keberadaan Crowdo. Saat ini katanya, Crowdo sebagai salah satu platform Peer to Businees (P2B) Lending yang sudah terdaftar di OJK. Crowdo yang berbasis di Singapura ini, berkomitmen mendukung edukasi bagi masyarakat agar mereka bisa makin mengetahui tentang fintech, termasuk skema P2B lending. Hal ini sesuai dengan misi Crowdo yang ingin turut serta mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai fintech dan P2B Lending utamanya.(Red-AC)
