Pemerintah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi telah mewajibkan seluruh pengguna kartu SIM prabayar untuk melakukan registrasi ulang dengan menginformasikan Nomor Induk Kependuduk dan Nomor Kartu Penduduknya, ke masing-masing operator telepon seluler.
Setelah tenggat waktu registrasi ulang tersebut lewat pada 28 Februari 2018 lalu, dan diperpanjang dengan sejumlah ketentuan hingga nanti 31 Mei 2018, ternyata masih timbul penolakan terhadap peraturan tersebut. Terutama dari kalangan penjual kartu SIM yang mengaku dirugikan bisnisnya.
Namun, pemerintah dan didukung sejumlah pihak, DPR, kepolisian dan para operator telepon seluler, tidak bergeming karena beranggapan tujuan diberlakukannya peraturan itu sangat baik yaitu mendukung keamanan dan kenyamanan pelanggan layanan seluler, meminimalisasi penipuan dan tindakan kejahatan, serta memudahkan pelacakan telepon seluler yang hilang.
Memperhatikan perbedaan pendapat tersebut maka menjadi menarik untuk memperhatikan White Paper yang diterbitkan oleh GSM Association pada November 2013 dengan judul: “The Mandatory Registration of Prepaid SIM Card Users”.
GSM Association adalah organisasi yang mewakili kepentingan operator jaringan seluler (mobile network operator—MNO) di seluruh dunia. Asosiasi ini dibentuk tahun 1995, bermarkas di London, Inggris dengan 1.200 perusahaan sebagai anggota.
Dalam White Paper itu, GSMA mengutip studi kasus pemberlakuan kewajiban registrasi ulang SIM prabayar di sejumlah negara yang menjadi anggotanya, seperti: Philipina, Meksiko, Cina, Uni Emirat Arab, Nigeria, Kenya, Sri Lanka, Australia, Turki, dan Uganda.
Latar belakang
Di banyak negara di seluruh dunia, konsumen dapat membeli kartu SIM (Subscriber Identity Module) prabayar atau ‘Pay As You Go’ dari gerai ritel biasanya dengan sedikit, atau tanpa harus sama sekali, menggunakan dokumen identitas diri. Tidak seperti kontrak SIM seluler bulanan atau pascabayar, aktivasi dan penggunaan kartu SIM prabayar tidak selalu mengharuskan pelanggan untuk mendaftar atau menyajikan dokumen identitas apa pun pada titik penjualan.
Di negara-negara di mana pendaftaran SIM prabayar tidak diperlukan, pengguna ponsel bisa mengakses layanan seluler dengan lebih mudah, tetapi juga dapat mendaftar secara sukarela dengan operator jaringan seluler mereka (mobile network operator—MNO) untuk menggunakan tambahan layanan yang memerlukan identifikasi, seperti mobile banking.
Konsekuensi negatif yang tidak diinginkan
Analisis studi kasus dan laporan media di negara-negara tempat kewajiban registrasi pengguna SIM prabayar telah diperkenalkan, menunjukkan bahwa kebijakan semacam itu juga dapat mengarah ke konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, termasuk:
Hilangnya akses ke layanan komunikasi ketika kartu SIM pengguna seluler dinonaktifkan (terkadang tanpa peringatan) karena kegagalan untuk melakukan registrasi saat tenggat waktu yang telah ditentukan. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali pengguna, sebagai contoh, fakta bahwa mereka tinggal jauh dari pusat pendaftaran, tidak memiliki dokumen identitas formal, atau minimnya informasi tentang keharusan melakukan registrasi dan tenggat waktu;
Terbatasnya akses konsumen ke komunikasi seluler karena terbatasnya lokasi tempat kartu SIM prabayar baru dapat dibeli;
Munculnya pasar gelap yang menyediakan kartu SIM hasil pencurian atau yang telah teregistrasi namun mencurigakan;
Meningkatnya kekhawatiran pengguna seluler terhadap privasi mereka dan kebebasan berbicara, khususnya tanpa adanya undang-undang nasional tentang perlindungan data dan kebebasan berekspresi; dan
Beban biaya yang tidak proporsional bagi operator seluler, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam layanan inovatif baru dan dalam infrastruktur jaringan, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan.
Hasil positif registrasi SIM prabayar
Penting untuk membedakan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan keharusan registrasi di suatu negara tertentu terhadap manfaat potensial yang dapat diberikan oleh registrasi pengguna SIM. Sebagai contoh:
Akses konsumen yang lebih besar ke layanan e-Government (sebagai pengguna terdaftar maka identitas mereka dapat diverifikasi dan masuk ke layanan tersebut menggunakan perangkat seluler mereka);
Menciptakan peluang untuk mobile commerce (m-Commerce), sebagai pengguna akan memperoleh manfaat dari berbagai promosi dan layanan yang relevan yang ditawarkan oleh operator mereka;
Memudahkan pengguna untuk mempertahankannya nomor ponselnya saat beralih ke operator jaringan yang lain; dan
Mendukung agenda inklusi keuangan pemerintah, terutama di daerah terbelakang di mana banyak orang tidak dapat membuka rekening bank dengan cara yang normal. Sebagai contoh, pengguna SIM terdaftar dapat mendaftar ke layanan mobile money dan mengirim atau menerima uang menggunakan perangkat seluler mereka.
Rekomendasi untuk membuat aturan registrasi SIM prabayar yang efektif
Tak satu pun dari manfaat dan hasil positif di atas tergantung pada registrasi SIM yang diwajibkan oleh pemerintah. Sebaliknya, mereka bisa tercapai melalui pendaftaran sukarela pengguna seluler yang mungkin dengan senang hati mendaftarkan kartu SIM prabayar mereka untuk mengakses layanan yang mereka pertimbangkan berharga — seperti mobile money, m-Commerce atau layanan e-Government.
Karena itu, pembuat kebijakan dapat memperoleh manfaat dari peraturan registrasi SIM prabayar yang dilakukan massal dengan cara memberikan insentif investasi dalam pengembangan layanan yang selanjutnya dapat mendorong pengguna SIM untuk mendaftar secara sukarela. Dengan demikian, mereka berpotensi terhindar atau meminimalkan risiko dan konsekuensi negatif terkait dengan kewajiban registrasi SIM prabayar.
Pemerintah yang sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan registrasi pengguna prabayar seharusnya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan industri dan melakukan penilaian dampaknya sebelum memperkenalkan peraturan tersebut. Efektivitas kebijakan yang mewajibkan registrasi SIM prabayar tergantung pada kondisi pasar lokal dan regional tertentu yang dapat meminimalkan atau memperburuk konsekuensi negatif yang diuraikan di atas.
Sebagai contoh, apakah akses warga negara ke dokumen identitas nasional sudah tersebar luas di seluruh wilayah negara dan apakah pemerintah sudah memelihara catatan identitas warga dengan solid.
Sedangkan jika keputusan untuk mewajibkan registrasi pengguna SIM prabayar telah dibuat, GSMA merekomendasikan agar pembuat kebijakan dapat menghindari risiko umum dengan:
Melakukan penilaian penuh tentang dampak dari kebijakan yang diusulkan termasuk biaya dan manfaatnya;
Melibatkan dan berkonsultasi dengan operator telepon seluler lokal yang memiliki posisi terbaik untuk memberikan saran tentang metode implementasinya;
Mempertimbangkan praktik terbaik global dan wawasan; dan
Memastikan bahwa aturan yang mereka usulkan adalah proporsional dan sesuai untuk pasar tertentu.
